Repelita Naypyidaw - Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing resmi dilantik menjadi Presiden Myanmar pada Jumat (10/4/2026) dan akan memegang kekuasaan selama lima tahun ke depan.
Semasa menjabat sebagai panglima militer, Min menjadi sorotan internasional akibat kudeta terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 yang lalu.
ADVERTISEMENT
Tindakan kudeta tersebut memicu perang saudara berkepanjangan di Myanmar yang hingga kini masih berlangsung di berbagai wilayah.
Lima tahun setelah kudeta, Min menginisiasi pelaksanaan pemilu pada Januari 2026 di mana partai milik Aung San Suu Kyi dilarang untuk ikut serta.
Min juga mendapat dukungan penuh dari institusi militer yang membuatnya meraih kemenangan mutlak dalam kontestasi pemilihan umum tersebut.
“Myanmar kembali ke jalur demokrasi dan menuju masa depan yang lebih baik,” kata pria berusia 69 tahun itu dalam pidato pelantikannya.
Sebelum resmi dilantik menjadi presiden, Min terlebih dahulu mengundurkan diri dari posisi panglima militer pada Senin (5/4/2026).
Pengunduran dirinya dilakukan menjelang perayaan hari besar di Myanmar yang dikenal dengan nama Thingyan.
Pelantikan Min juga disertai dengan pengambilan sumpah 30 menteri kabinet yang akan membantunya menjalankan pemerintahan.
Dua pertiga anggota kabinet yang dilantik merupakan personel militer aktif maupun purnawirawan dari berbagai tingkatan.
Myanmar dikenal sebagai negara dengan pengaruh militer yang sangat kuat sejak masa kemerdekaannya.
Sejak merdeka, hampir seluruh pemimpin pemerintahan di Myanmar berasal dari kalangan militer.
Baru pada era 2010-an, cengkeraman militer terhadap politik Myanmar mulai berkurang secara bertahap.
Hal ini ditandai dengan terpilihnya Aung San Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan pada periode 2016 hingga 2021.
Bahkan pada pemilu 2020, partai sipil berhasil meraih kemenangan telak dari para pesaingnya termasuk partai-partai yang didukung militer.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
