Repelita [Jakarta] - Pemerintah beserta sejumlah tokoh partai politik secara tegas menolak desakan publik agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Tuntutan penghentian program tersebut sebelumnya disuarakan mahasiswa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai wilayah pada Senin, 15 Juni 2026.
ADVERTISEMENT
Massa aksi menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut membebani APBN di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Program ini memang kerap memicu polemik, mulai dari isu efisiensi anggaran hingga kasus dugaan keracunan yang menimpa puluhan ribu pelajar.
Selain itu, skandal korupsi tata kelola program yang melibatkan petinggi Badan Gizi Nasional serta pihak swasta turut mencoreng citra kebijakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa MBG merupakan program mulia yang tetap harus berjalan.
“Akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan mencopot pimpinan BGN karena di sana ditemukan misalnya ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada pengelolaan yang tidak jujur. Nah, itulah yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program ini sangat bagus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di masa depan.
“Tetapi kemudian bahwa program ini, kan, progam yang sangat mulia. Program ini sangat bagus. Tujuannya adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia di masa depan gizinya makin baik, kesehatannya makin baik,” ucapnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, juga menyatakan bahwa program MBG tidak akan dibatalkan karena merupakan janji politik Presiden.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” tegas Qodari pada Rabu, 17 Juni 2026.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai tuntutan penghentian program adalah langkah yang tidak realistis.
“Kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya,” tutur Ahmad pada Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa program tersebut memiliki fungsi krusial yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan bagi masyarakat.
“Kalau saya sendiri melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis. Karena ini sama saja dengan mengajak Presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu,” jelasnya.
Di tengah gelombang protes, dukungan terhadap pemerintah juga muncul dari massa yang mengatasnamakan Aliansi Jakarta Timur di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Massa tersebut mendesak agar program MBG tetap dilanjutkan sekaligus menuntut aparat hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi dalam pengelolaan anggaran program.
“Kita sepakat kawan-kawan dukung Presiden Prabowo untuk menangkap pelaku koruptor kawan-kawan,” teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
