Repelita Jakarta - Perdebatan mengenai kebijakan keuangan pemerintah pusat kembali ramai di media sosial setelah sejumlah warganet menyoroti persoalan dana daerah dan besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada 7 September 2026, sejumlah pengguna Threads menyampaikan kritik terkait rencana penerbitan obligasi daerah, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), serta kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
Akun @the_yestefendy menilai munculnya rencana pemerintah daerah menerbitkan obligasi tidak terlepas dari persoalan hak keuangan daerah yang menurutnya mengalami hambatan.
"Gaya pertanyaannya sok paling berkuasa, padahal pemda mau terbitin obligasi karena hak keuangannya sendiri dipersulit dan dana bagi hasil (DBH) ditahan-tahan dengan dalih kas pusat pas-pasan! padahal dana pusat dihabisin buat ambisi MBG yang anggarannya gak ada habisnya!"
Komentar tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pengguna lain yang membahas pengalaman pejabat pemerintah dalam mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Akun @ekiprtm28 menulis, "Pak Menkeu lupa, bapak baru jd menteri bbrp wkt ini dan sblmnya di lembaga. Tapi Gubernur hampir 10 tahun menteri yg menjembatani presiden-menteri dan bahkan petinggi DPR pada eranya."
Sorotan berikutnya diarahkan pada pengelolaan anggaran yang berada di tingkat pemerintah pusat dan kaitannya dengan kebutuhan pembiayaan daerah.
Akun @shanti_1507 menyampaikan, "Uangnya kebanyakan tapi dikeep di Pusat. Sepur, kembaliin saja yg uang banyak itu ke daerah2, situ yg ngekepin anggaran daerah demi ompreng."
Kritik personal terhadap Menteri Keuangan juga muncul dalam percakapan tersebut, termasuk dorongan agar pejabat terkait mempertimbangkan kembali posisinya.
Akun @abeeebe_ berkomentar, "Pak udah mundur aja, eman2 nama baik mu memaksakan kehendak bos mu harus jadi musuh sana sini"
Sementara itu, akun @mr.sasaky mengaitkan kondisi anggaran dengan pembiayaan program pemerintah, khususnya MBG.
"Jadi Menkeu sekarang orang ini kelihatan kusut gak seperti di awal2 , lagi puyeng Ama anggaran MBGok ya pak?!"
Komentar bernada singkat juga disampaikan akun @haposanmanurug yang menulis, "Sok bangat kau Pur."
Pembahasan kemudian melebar pada persoalan ketimpangan antara luas wilayah daerah, kemampuan APBD, serta besarnya kapasitas anggaran pemerintah pusat.
Akun @vlr7uoso menulis, "Daerah luas2 wilayahnya, APBDnya kecil2, kalo masyarakat nuntut apa2 pasti alibinya itu kewenangan pusat,pusatnya megang APBN 3800 trilyun,eh program andalannya malah MBG ama KOPDES sedih gak lu? 🥲"
Di tengah kritik tersebut, akun @novanalogue memberikan komentar singkat mengenai kondisi politik dan pemerintahan dengan menulis, "Masuk rejim auto cubung"
Pertanyaan mengenai capaian kerja Menteri Keuangan juga muncul dari akun @ichaos0220 yang menulis, "apa sih hasil kerja dia so far?"
Rangkaian komentar itu memperlihatkan adanya perdebatan publik mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama menyangkut DBH, APBD, serta kebijakan pengelolaan APBN.
Besarnya kebutuhan anggaran untuk sejumlah program pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), turut menjadi bahan pembicaraan warganet dalam menilai prioritas belanja negara.
Berbagai pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik pengguna media sosial, sehingga penilaian mengenai kondisi anggaran, penyaluran DBH, serta kebijakan pemerintah tetap perlu merujuk pada data dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
