Repelita Jakarta - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak bergulir kencang di tengah dinamika hukum serta politik nasional yang terus memanas.
Pembahasan komprehensif mengenai peta kekuatan serta peluang pemakzulan tersebut diulas secara lugas dalam tayangan kanal YouTube KOMPASTV pada Jumat 16 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Agus Riwanto memaparkan bahwa prosedur hukum untuk mencopot Wakil Presiden hanya dapat ditempuh melalui pintu masuk politik.
“Ruang politiknya adalah pemakzulan dalam desain tata negara,” kata Agus Riwanto dalam diskusi program Bola Liar kanal YouTube KOMPASTV.
Agus Riwanto menjelaskan bahwa proses tersebut wajib diawali dengan pelaksanaan mekanisme hak-hak konstitusional para anggota dewan di parlemen.
"Mekanisme tentu dengan cara menggunakan hak DPR," lanjut Agus Riwanto menjelaskan alur resmi yang harus dilalui.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif PolTracking Indonesia Hanta Yuda menggarisbawahi bahwa realisasi pemakzulan sangat bergantung pada pergerakan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Hanta Yuda menilai konstelasi politik di parlemen masih dikendalikan penuh oleh koalisi pendukung pemerintah sehingga membutuhkan restu dari Istana.
“Sepanjang tidak ada Pak Prabowo dengan posisi saat ini, maka dugaan saya proses pemakzulan sulit terjadi,” tegas Hanta Yuda.
Tanpa adanya manuver atau perubahan arah dari Prabowo Subianto, wacana pencopotan kedudukan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dinilai akan membentur tembok tebal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
