Repelita [Jakarta] - Pengangkatan Marsekal Purnawirawan Donny Ermawan Taufanto sebagai pimpinan tertinggi kampus Universitas Republik Indonesia menuai perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh kepala negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu.
ADVERTISEMENT
Agenda penting itu turut dihadiri wakil kepala negara beserta jajaran menteri kabinet yang bertugas mendampingi jalannya pemerintahan.
Kritik pedas atas penunjukan tersebut datang dari seorang pegiat platform digital yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik.
Melalui akun X pribadinya, penggiat media sosial bernama Reza Sudrajat melontarkan kecaman keras terhadap kebijakan sektor pengajaran nasional.
Ia mempertanyakan motif di balik keputusan pucuk pimpinan eksekutif yang dinilai mencederai tatanan dunia persekolahan.
"Sebenci itukah Presiden dengan pendidikan kita? Sampai tata kelola pendidikan diobrak-abrik," tulisnya, dikutip Kamis (23/7).
Dalam ulasannya, pengamat dunia maya tersebut menyoroti fenomena sejumlah instansi pemerintahan yang memiliki lembaga akademi kedinasan mandiri.
"Kemenperin, Kemenpar, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenhan, Kementerian ATR. Mereka punya kampus yang tujuannya untuk membina calon pegawai di kementerian mereka," paparnya.
Ia kemudian mengaitkan kebijakan itu dengan pemotongan porsi anggaran sektor pengajaran yang mencapai besaran seperlima dari total pengeluaran negara.
"Dan anggaran yang diserobot? Anggaran pendidikan 20%. Makanya jangan heran banyak sekolah publik dari tingkat SD-SMA hancur," ujarnya.
Pendidik tersebut menduga dana operasional lembaga pendidikan kedinasan menyerap alokasi yang seharusnya dinikmati oleh fasilitas belajar umum.
"Karena untuk membiayai biaya hidup, asrama, sampai uang saku para calon pegawai ini," lanjutnya (*)
Redaktur: 91224 R-ID Elok
