Repelita Jakarta - Desakan moral agar jajaran komisioner penyelenggara pemilu mundur dari seleksi berikutnya mulai bermunculan setelah proses verifikasi berkas pencalonan menuai kritik luas.
Langkah ini dipandang penting sebagai pertanggungjawaban etis atas karut-marut administrasi yang menjadi sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan dari partai berlambang banteng moncong putih melalui unggahan akun @detikdotid pada 12 Oktober 2026.
Akun tersebut menuliskan, "Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun mengimbau seluruh komisioner KPU dan Bawaslu yang terlibat dalam proses verifikasi syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka untuk tidak mencalonkan diri lagi pada seleksi berikutnya. Sikap ini dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika bernegara setelah proses verifikasi pencalonan tersebut menuai sorotan tajam dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi."
Sorotan tajam terhadap integritas lembaga independen ini dianggap telah mencederai kepercayaan publik terhadap keabsahan proses pemilu yang lalu.
Penggunaan anggaran negara yang sangat besar dinilai tidak sejalan dengan profesionalisme kerja yang ditunjukkan oleh para komisioner di tingkat pusat.
Dalam unggahan lanjutan dari akun @detikdotid pada tanggal yang sama, ditegaskan kembali dampak dari ketidakcermatan proses verifikasi berkas tersebut.
Ia menyatakan, "PDI-P menekankan bahwa kegagalan serta kekacauan proses verifikasi administrasi penyelenggara pemilu harus dipertanggungjawabkan demi menjaga integritas lembaga. Langkah untuk tidak maju kembali dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban etik atas penggunaan anggaran besar dan dampak kepercayaan publik terhadap proses pemilu."
Sikap tegas dari perwakilan partai politik tersebut langsung memicu perbincangan hangat di kalangan warganet yang memantau perkembangan sidang MK.
Seorang pengguna media sosial dengan nama akun putufernandocb memberikan tanggapan kritis terkait rekam jejak dukungan partai politik pada masa lalu.
Warganet tersebut menuliskan, "Tuntut juga PARTAI PDIP yang mengusung Gibran di Pilwalkot Solo"
Selain tuntutan kilas balik tersebut, dorongan agar permasalahan keabsahan administrasi ini dibawa ke ranah hukum yang lebih tinggi juga disuarakan oleh warga digital lainnya.
Dukungan untuk mengusut tuntas kekacauan verifikasi berkas administrasi pemilu ini dituliskan secara singkat oleh akun baiq_febrian.
Ia menuliskan, "Harus d perkarakan itu pak" (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
