Repelita [Jakarta] - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dengan tenang perihal gugatan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi.
Aturan tersebut menjadi sorotan karena memayungi penerbitan surat utang khusus Danantara atau Patriot Bond.
ADVERTISEMENT
Ya biar aja, gugatnya ke MK ya? Kita lihat hasilnya seperti apa, kata Purbaya saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Pemerintah saat ini telah menyiapkan langkah antisipasi guna menghadapi perlawanan dari Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara dalam persidangan konstitusi.
Ia memastikan telah menunjuk tim pakar hukum untuk membela kebijakan tersebut agar tetap sah di mata hukum.
Strategi saya berdoa. Saya kirim ahli-ahli hukum yang betul. Untuk memastikan bahwa kebijakan kita bisa kita pertahankan, ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pertanggungjawaban penuh terkait kebijakan penerbitan surat utang tersebut di depan publik.
Dan kita pertanggungjawabkan ke masyarakat dan di mata hukum, tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi pencucian uang, Purbaya berdalih langkah ini adalah upaya menarik dana yang mengendap di luar negeri.
Ia lebih memilih menarik modal tersebut ke dalam sistem keuangan nasional meskipun harus menanggung risiko tertentu demi pembangunan negara.
Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit, ungkap Purbaya pada 23 Juni lalu.
Purbaya optimistis bahwa manfaat yang didapat bagi perekonomian domestik jauh lebih besar daripada kerugian teknis yang diperdebatkan.
Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun, pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
