Repelita Jakarta - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyampaikan pernyataan tegas mengenai kondisi perpolitikan nasional melalui unggahan kanal YouTube Rakyat Jelata.
Ia membandingkan sikap tokoh sejarah dengan situasi saat ini terkait persoalan dokumen pendidikan pejabat tinggi negara.
ADVERTISEMENT
Menurut Pangi, pada masa lalu Bung Hatta menunjukkan ijazah dari perguruan tinggi terkemuka di Belanda, kemudian mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Kini, tantangan serupa diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pangi menilai terdapat persoalan moral ketika ijazah tidak ditampilkan, tetapi yang bersangkutan tetap bertahan dalam jabatannya.
Ia menambahkan bahwa situasi tersebut berpotensi mempertahankan kepentingan elektoral kelompok tertentu.
Pangi menegaskan bahwa pihak yang menurutnya membuat situasi politik nasional gaduh adalah kelompok yang ia sebut sebagai Geng Solo.
Ia menyatakan, “Memang benar, ikan lele, Pak Jokowi dan keluarganya, Geng Solo, yang menyebabkan kekacauan di republik ini.”
Menurutnya, ikan lele paling menyukai air keruh.
Ia mengibaratkan Geng Solo seperti ikan lele tersebut karena semakin keruh situasinya, semakin diuntungkan kelompok itu menurut pandangannya.
Pangi menilai peta politik nasional telah mengalami perubahan selama dua tahun terakhir.
Sejumlah partai yang sebelumnya memberikan dukungan disebut mulai menarik diri.
Ia memperkirakan perkembangan politik ke depan akan menarik untuk diamati.
Menurutnya, publik akan melihat apakah kelompok tersebut tetap bersinar atau justru terpecah di tengah jalan.
Jika tetap bertahan dan bersinar, Pangi menyebut Jokowi benar-benar menjadi legenda.
Ia beralasan bahwa selama dua tahun publik disibukkan dengan polemik ijazah Jokowi, kemudian selama satu tahun berikutnya dengan persoalan ijazah Gibran.
Dengan demikian, menurut perhitungannya, sekitar tiga tahun perhatian publik tersita oleh persoalan tersebut.
Pernyataan Pangi Syarwi Chaniago disampaikan melalui kanal YouTube Rakyat Jelata pada 15 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan tanggung jawab moral pejabat publik di tengah dinamika politik nasional.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
