Repelita Jakarta - Argumen Kepala Negara Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan aman dari imbas lonjakan kurs mata uang dolar Amerika Serikat memicu gelombang polemik dan kritik tajam dari berbagai elemen publik.
Salah satu tanggapan kritis datang dari figur publik sekaligus pembawa acara bincang daring Pandji Pragiwaksono melalui sebuah konten yang diunggah ulang oleh profil instagram @arsipdemokrasi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam ulasannya, sang komika meluruskan bahwa elemen masyarakat sebenarnya tidak berniat mempermasalahkan substansi makro dari pidato kepresidenan tersebut yang mengulas seputar penguatan ekonomi berbasis kerakyatan atau peran koperasi desa.
Satu-satunya fokus yang memicu perdebatan adalah klaim sepihak sang pemimpin negara mengenai status kebal warga desa terhadap fluktuasi valuta asing asing yang faktanya kini telah menembus angka Rp17.698,60 per dolar.
“Banyak bantahan di internet yang datang dari sisinya Pak Prabowo mencoba untuk ngerapihin. Ada banyak pernyataan untuk membantah pernyataan Pak Prabowo. Yang paling sering bilang, ‘itu dipotong, lihat konteksnya dong’. Padahal konteks umumnya enggak pernah jadi masalah,” ujar Pandji, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Baginya, gagasan seputar pembetulan fondasi ekonomi domestik merupakan wacana yang sangat logis dan sah-sah saja untuk diangkat ke permukaan dalam menghadapi situasi makroekonomi saat ini.
Namun, bumbu pembelaan yang dilontarkan oleh lingkaran pendukung istana mengenai esensi pidato secara menyeluruh dinilai sengaja dipakai sebagai alat mitigasi guna membelokkan substansi kekeliruan data yang esensial.
“Pernyataan umumnya emang enggak pernah jadi masalah. Yang lagi dibahas itu spesifik ketika Presiden Republik Indonesia bilang masyarakat desa enggak terdampak sama dolar. Elu berusaha untuk mengalihkan diskusi tentang ini kepada yang lain,” sambungnya.
Pandji juga melabeli taktik pembelaan tersebut sebagai sebuah upaya manipulasi opini publik atau spin guna menyelamatkan wibawa serta reputasi sang atasan dari sorotan kekeliruan data ilmiah.
“Elu berusaha untuk nge-spin, elu berusaha untuk mindahin obrolan karena elu pengen mindahin ke obrolan yang bener,” imbuhnya yang mendesak agar publik tidak diintimidasi dalam membedah kekeliruan narasi sang kepala negara.
Selain menyasar sang kepala negara, sorotan tajam dari sang podcaster juga diarahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya pasang badan mengamankan pernyataan sang presiden.
Purbaya sebelumnya mengimbau khalayak untuk melihat sisi psikologis pidato tersebut sebagai sebuah instrumen taktis seorang pemimpin demi menenangkan kepanikan warga desa di tengah badai krisis global.
“Pak Purbaya lagi ngomong gini, ya harus lihat konteksnya dong. Itu kan lagi ngomong ke masyarakat desa, lagi pengen menenangkan masyarakat desa. Lah, justru itu poinnya,” jelasnya.
Alih-alih meredakan situasi, pembelaan dari Purbaya tersebut dinilai justru memantik persoalan etika kepemimpinan yang baru mengenai batas moralitas seorang pejabat dalam berkomunikasi.
Pandji kemudian mempertanyakan legalitas moral apakah seorang kepala pemerintahan diizinkan menyebarkan narasi yang bertolak belakang dengan realita objektif lapangan hanya demi mengejar target ketenangan semu belaka.
“Jadi menurut Pak Purbaya, Pak Prabowo boleh bohong kepada masyarakat desa? Boleh ngomong ‘dolar enggak berdampak ke kalian’, padahal sebenarnya terdampak?” ujar Pandji.
Melalui konstruksi logika tersebut, dirinya menarik dua konklusi dilematis yang kurang menguntungkan bagi reputasi kepemimpinan nasional dalam memahami rantai pasok ekonomi mikro.
Skenario pertama menempatkan sang presiden pada posisi sengaja memberikan asupan informasi keliru kepada konstituennya, sementara skenario kedua menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai efek domino pelemahan rupiah.
“Pilihan antara bohong atau bodoh. Enggak boleh bohong sama rakyat kecil. Satu lagi, emang boleh bodoh menjadi seorang Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
