Berita, Nasional

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana Ingatkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Berpotensi Batal Jika Langgar Batas Waktu 14 Hari Kerja

Repelita.net

20 November 2026 23:11 WIB • 84 view

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana Ingatkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Berpotensi Batal Jika Langgar Batas Waktu 14 Hari Kerja
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengingatkan bahwa proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka berisiko batal demi hukum apabila tahapan pelaksanaannya melanggar ketentuan undang-undang.

ADVERTISEMENT

Menurut Denny Indrayana, mengacu pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon beserta kelengkapan syaratnya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum digelarnya Sidang Paripurna MPR.

Berangkat dari landasan regulasi tersebut, ia mendesak pimpinan MPR agar menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan wapres yang semula direncanakan pada 9 Desember 2026 karena penghitungan tenggat waktu pengusulan harus memakai satuan 14 hari kerja, bukan hari kalender.

"Hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi BATAL, karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib, hanya karena soal penghitungan hari yang keliru, mengggunakan hari kalender, padahal harusnya hari KERJA," tulisnya di akun X pribadinya, Jumat (20/11).

"MPR sebaiknya memngundurkan jadwal sidang dari rencana 9 Desember, karena harus diusulkan 14 hari KERJA sebelum hari sidang MPR," imbuhnya menegaskan usulan penundaan tersebut.

Berdasarkan penghitungan mundur selama 14 hari kerja menjelang jadwal sidang paripurna pada 9 Desember 2026, Presiden seharusnya telah menyampaikan dokumen usulan dua nama kandidat calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat pada Kamis, 19 November 2026.

Namun hingga tenggat waktu administratif tersebut terlampaui, berkas pengusulan dua nama kandidat pengganti Gibran diketahui belum juga diserahkan secara resmi kepada pimpinan MPR.

Menutup peringatannya, Denny Indrayana berharap potensi cacat prosedur tersebut segera diantisipasi agar tidak mencederai keabsahan konstitusional dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung