Repelita Jakarta - Pernyataan pimpinan lembaga ketahanan pangan nasional terkait program pemenuhan gizi publik kini memicu gelombang protes serta kecaman masif dari kalangan wali murid.
Ketegangan sosiopolitik yang dipicu oleh tanggapan pejabat publik tersebut diulas secara lugas melalui siaran berita dari kanal YouTube Tribun-Timur.com pada hari Senin, 21 September 2026.
ADVERTISEMENT
Pembawa acara berita I Luh Devi Sania memaparkan bahwa polemik ini bermula saat Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengeluarkan argumen sepihak mengenai insiden keracunan hidangan sekolah.
Otoritas penjamin nutrisi tersebut sebelumnya menilai bahwa ramainya pembicaraan kasus di jagat maya cenderung bermuatan politis serta melibatkan guru, jurnalis, hingga pegiat LSM.
Sikap ofensif dari pejabat negara tersebut dinilai sangat melukai perasaan publik dan terkesan menyudutkan anak-anak yang menjadi korban fatalitas menu pangan gratis.
Perwakilan wali murid di Kabupaten Sleman Baharuddin Kamba menyatakan kekecewaannya karena institusi terkait justru menyalahkan elemen masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan program siber.
Aktivis Jogja Corruption Watch tersebut menegaskan bahwa fakta di lapangan membuktikan musibah keracunan massal benar-benar terjadi di berbagai daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ia berpendapat bahwa kritik dari warga murni bagian dari kontrol publik dan mendesak jajaran kelembagaan untuk berterima kasih atas temuan yang disampaikan para orang tua siswa.
Di sisi lain, gelombang protes juga disuarakan oleh perwakilan ayah korban bernama Bambang yang meminta figur birokrat itu untuk menunjukkan adab yang lebih santun ke depan.
Dirinya mengingatkan bahwa kewajiban utama pemerintah dalam merespons insiden luar biasa ini adalah menunjukkan rasa empati mendalam kepada para pelajar, bukannya menyudutkan posisi wali murid.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
