Repelita Jakarta - Polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, terus bergulir dan memicu berbagai reaksi dari publik dan pegiat media sosial.
Pegiat media sosial Nicho Silalahi ikut angkat suara dengan mempertanyakan pihak yang diduga memotong video hingga memicu kontroversi luas di masyarakat.
ADVERTISEMENT
Isu ini mencuat setelah potongan ceramah JK yang dipotong secara tidak utuh ramai beredar dan berujung pada laporan dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya.
Nicho menilai bahwa kasus tersebut memiliki kemiripan yang sangat jelas dengan perkara lama yang pernah menjerat Buni Yani.
Ia menyinggung soal penegakan hukum yang harus berlaku adil tanpa tebang pilih terhadap siapa pun pelakunya.
“Dulu Buni Yani dipenjara karena potong video yang berisi narasi Ahok,” ujar Nicho, Minggu (19/4/2026).
Ia kemudian mempertanyakan secara keras tindak lanjut hukum terhadap pihak yang diduga melakukan hal serupa pada video ceramah JK.
“Lalu kapan para termul jahanam itu dipenjara karena potong video yang berisi narasi Jusuf Kalla?” cetus Nicho dengan nada kritis.
Menurut Nicho, jika praktik pemotongan video yang menimbulkan persepsi publik keliru pernah diproses hukum secara serius, maka prinsip yang sama harus diterapkan pada kasus saat ini.
Di tengah polemik yang memanas tersebut, Jusuf Kalla juga memberikan respons yang tegas dan tidak kalah keras.
Ia sebelumnya menyampaikan kekesalannya yang mendalam setelah namanya ikut diseret dalam berbagai isu, termasuk polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam pernyataannya, JK menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam isu yang berkembang tersebut.
Ia juga menyoroti bagaimana berbagai tuduhan kini dengan mudahnya menyeret banyak pihak tanpa bukti yang jelas.
Tak hanya itu, JK juga sempat menyinggung peran historisnya dalam perjalanan politik Jokowi hingga akhirnya menjadi presiden.
“Jokowi jadi presiden karena saya,” tegas JK dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah mengusulkan nama Jokowi secara langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
JK juga mengaku diminta menjadi pendamping Jokowi dalam pencalonan presiden pada Pilpres 2014 lalu.
Pernyataan Nicho Silalahi kembali menegaskan tuntutan publik terhadap konsistensi penegakan hukum di negeri ini.
Tuntutan itu khususnya dalam kasus yang melibatkan penyebaran informasi menyesatkan melalui potongan video yang tidak bertanggung jawab.
Ia menilai bahwa tanpa kejelasan dan ketegasan hukum, polemik semacam ini akan terus berulang dan memicu konflik berkepanjangan di ruang publik.
Kasus ini pun menjadi sorotan tajam karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan manipulasi konten digital.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
