Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan adanya gejolak internal di Kementerian Keuangan yang menjadi salah satu faktor di balik pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan.
Hal tersebut disampaikan Agustinus Edy Kristianto dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV bersama host Margi Syarif.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, konflik itu terlihat jelas melalui resistensi terhadap mutasi besar yang digulirkan Purbaya pada Jumat 10 September 2026.
Agustinus Edy Kristianto menuturkan bahwa ia memperoleh tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp internal Kementerian Keuangan.
Pada pukul 15.50 waktu setempat, seseorang yang diduga kuat Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menulis pesan berisi permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Pesan tersebut menegaskan bahwa seluruh pejabat eselon 2 yang tercantum dalam sketsa Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026 khusus untuk Bea Cukai tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai.
Alasannya karena proses tersebut tidak melalui prosedur yang benar, mekanisme BAP diabaikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, serta Dirjen tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Tidak lama kemudian, sekitar pukul 16.05, percakapan serupa muncul dari pihak yang diduga Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Isinya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi sekaligus menegaskan bahwa promosi dan mutasi pejabat eselon 2 serta 3 Ditjen Pajak yang diumumkan pada hari itu tidak akan dijalankan.
Keputusan tersebut dianggap tidak mengikuti prosedur yang sesuai prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai identitas Kementerian Keuangan.
Agustinus Edy Kristianto menilai percakapan tersebut menunjukkan bahwa pergantian Purbaya tidak terjadi dalam ruang hampa.
Ia melihat ada preseden konflik yang kuat sebagai sebab-akibat langsung.
Secara politik, posisi Purbaya dianggap lemah menghadapi kelompok yang berseberangan dengannya.
Agustinus Edy Kristianto menyoroti adanya soliditas alumni Taruna Nusantara yang memainkan peran dominan dalam gejolak tersebut.
Fakta yang dicatatnya menunjukkan Bimo Wijayanto merupakan alumni angkatan 3 Taruna Nusantara lulusan 1995 yang menjabat Dirjen Pajak.
Prasetyo Hadi sebagai alumni angkatan 6 tahun 1998 kini menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara.
Sementara Teddy Indra Wijaya dari angkatan 15 tahun 2007 menempati jabatan Sekretaris Kabinet.
Kedua posisi terakhir tersebut berada di lingkar pertama istana dan memiliki akses langsung untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Menurut Agustinus Edy Kristianto, siapa pun yang mampu menjangkau Presiden secara lebih intens akan memenangkan pertarungan politik semacam ini.
Ia menambahkan bahwa konflik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.
Kronologi perselisihan antara Bimo Wijayanto, Djaka Budhi Utama, dan Purbaya sudah tercatat setidaknya sejak awal 2026.
Pada Januari 2026, Purbaya sempat menyatakan tidak segan menindak pejabat jika kinerjanya tidak memadai.
Di bulan Mei 2026 muncul isu seputar teks amnesti yang sempat dibatasi pembahasannya.
Perselisihan berlanjut pada soal restitusi pajak serta dividen terkait angka 120 triliun.
Baru setelah itu terjadi peristiwa resistensi terhadap mutasi tersebut.
Agustinus Edy Kristianto berpendapat ada kemungkinan kepentingan ekonomi di sektor kepabeanan dan perpajakan yang terganggu.
Di sisi lain, ia juga melihat adanya agenda politik yang lebih besar dari kelompok alumni Taruna Nusantara menuju 2029.
Dari berbagai informasi yang diterimanya, kelompok tersebut diduga telah menyiapkan salah satu personelnya untuk bertarung pada pemilihan umum mendatang.
Solidaritas emosional yang kuat di antara mereka membuat gerakan tersebut dipersiapkan dalam jangka panjang.
Purbaya dinilai tidak sejalan atau bahkan menjadi hambatan bagi agenda tersebut.
Langkah-langkah yang diambil Purbaya di bidang perpajakan pada dasarnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mengejar pihak yang merugikan keuangan negara.
Namun, intensifikasi kebijakan tersebut justru memicu reaksi berlawanan.
Agustinus Edy Kristianto menekankan bahwa ia tidak menuduh kelompok yang berseberangan sebagai pendukung praktik korupsi.
Terdapat dinamika politik dan kepentingan yang lebih kompleks di balik pergantian tersebut.
Informasi ini disampaikan secara terbuka dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV sebagai bagian dari analisis politik terhadap peristiwa di Kementerian Keuangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
