Repelita Makassar - Agenda pemilihan ketua umum baru bagi organisasi berlambang pohon beringin di tingkat wilayah jazirah selatan Sulawesi dipastikan bergulir selepas perayaan hari besar keagamaan kurban tahun ini.
Kepastian mengenai penentuan tanggal pelaksanaan hajat politik regional tersebut masih harus menunggu selesainya rangkaian ibadah rukun islam kelima yang dijalankan oleh jajaran petinggi kepengurusan pusat di tanah suci.
ADVERTISEMENT
“Mohon doanya Ketum Bahlil dan Sekjen Sarmuji akan berangkat haji tahun ini bersama istri, semoga menjadi haji mabrur,” kata Arief Rosyid kepada fajar.co.id, Selasa (19/5/2026).
Sebelumnya jajaran pimpinan sementara organisasi tingkat provinsi telah melangsungkan pertemuan tertutup dengan ketua umum di ibu kota negara guna menyodorkan laporan komprehensif terkait pergerakan konsolidasi internal.
Laporan tersebut merangkum hasil pertemuan silaturahmi yang melibatkan jajaran kader wilayah tingkat dua dari area penyangga bagian tengah yang dipusatkan di daerah Kabupaten Soppeng belum lama ini.
“Menemani Kak Muhidin Plt Golkar Sulsel menghadap Ketum Bahlil Lahadalia untuk melaporkan seluruh rangkaian silaturahim dan konsolidasi di semua dapil Sulsel, inshaAllah Musda akan digelar setelah Idul Adha,” terang Wakil Ketua Umum AMPI itu.
Dalam forum koordinasi yang berlangsung pada pertengahan bulan tersebut perwakilan dari sembilan daerah tingkat kabupaten menyerahkan lembar aspirasi serta harapan krusial demi masa depan kejayaan organisasi.
Pertemuan di area penyangga tersebut sekaligus menandai berakhirnya safari politik pimpinan sementara provinsi setelah sebelumnya sukses menggelar agenda serupa di kawasan selatan dan wilayah utara.
Pihak pimpinan sementara juga menegaskan bahwa momentum pelaksanaan musyawarah besar daerah baru akan mendapatkan legalitas jadwal resmi begitu tampuk pimpinan tertinggi selesai menunaikan kewajiban spritualnya.
“Insya Allah sudah ada jadwal kalau Pak Ketum kembali dari tanah suci, supaya dapat mukjizat, berkah-berkat di sana. Sulawesi Selatan ini saya tahu persis. Karena saya waktu musda (2020) yang lalu. Tidak bisa dilaksanakan di Makassar, dibawa ke Jakarta,” ungkap Muhidin.
Berdasarkan catatan historis perjalanan organisasi rencana pelaksanaan musyawarah daerah di wilayah ini tercatat sudah mengalami kegagalan jadwal sebanyak empat kali berturut-turut karena berbagai dinamika internal.
Melihat fenomena penundaan yang berlarut tersebut seorang pengamat dinamika politik lokal menilai bahwa hambatan utama yang terjadi bukan sekadar dipicu oleh kendala teknis ataupun urusan kepanitiaan semata.
“Dalam komunikasi politik, ini adalah bentuk buying time atau strategi mengulur waktu,” kata Nurmal.
Dirinya menganalisis adanya indikasi kuat bahwa konsensus politik yang solid di antara para elite pemegang kebijakan partai tingkat atas belum sepenuhnya tercapai secara utuh hingga saat ini.
Klaim mengenai adanya kesepakatan di antara figur bakal calon disinyalir baru sebatas formalitas luar sehingga pihak pusat masih menahan lampu hijau demi menghindari potensi perpecahan di daerah.
“DPP tampaknya belum melihat adanya stabilitas mutlak jika Musda dipaksakan berlangsung cepat,” ujar Nurmal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
