Repelita Jakarta - Tuntutan penegakan etika moral di ranah akademis pasca-sidang sengketa kelayakan berkas administratif pimpinan nasional terus disuarakan oleh para praktisi pendidikan.
Sorotan publik tersebut menyoroti pentingnya nilai kejujuran substantif dalam proses penentuan kualifikasi penjenjangan karir bagi seluruh aparatur kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
Pernyataan emosional terkait integritas dunia edukasi tersebut diutarakan oleh perwakilan penggugat dalam dialog interaktif di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada hari Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam siniar itu, Pemohon Gugatan Suket Gibran Rakabuming Raka, Mercy Sihombing, mengapresiasi keterbukaan fakta persidangan yang dinilai mengungkap status dokumen riil secara gamblang.
Ia memaparkan rasa syukurnya di hadapan jurnalis senior dengan menyatakan, saya bersyukur menjadi salah satu pemohon sidang MK kemarin karena saya menjadi saksi bahwa segala kebohongan akhirnya terbongkar alhamdulillah puji Tuhan semua itu dipertontonkan dengan telanjang sewaktu sidang MK.
Lebih lanjut, ia memberikan saran terbuka agar posisi wakil kepala negara dilepaskan secara legowo demi meminimalisir polemik sosial kemasyarakatan yang berkepanjangan.
Menurut pandangan pribadinya, kembali menekuni dunia wirausaha kuliner jauh lebih bermartabat bagi masa depan sang pejabat ketimbang terus mempertahankan jabatan melalui polemik.
Ia menyampaikan usulan alternatif tersebut secara lugas dengan berpendapat, kalau memang sudah ketahuan boroknya iya sebaiknya ngapain nih orang lebih terhormat kalau dia mundur ya kan dia bisnisman dia bisa jualan martabak ke mana-mana gitu kan itu menurut aku jauh lebih terhormat karena untuk jual martabak kan enggak ditanya ijazahnya apa.
Ia juga menyayangkan adanya potensi degradasi motivasi belajar di kalangan peserta didik apabila teladan pimpinan tertinggi tidak didasarkan pada ketuntasan administratif resmi.
Ia mendesak agar seluruh instansi pendidikan serta pembuat kebijakan melakukan evaluasi internal menyeluruh pasca-munculnya ketetapan hukum dari peradilan tertinggi negara.
Ia menegaskan konsekuensi logis dari tidak adanya validitas berkas kelulusan tersebut di akhir diskusi dengan menyatakan, siapapun kamu kalau kamu tidak bisa membuktikan punya ijazah kamu adalah pembohong.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
