[MENOHOK] Bivitri Susanti: Pejabat yang Tidak Sesuai Latar Belakang Jauh Lebih Berbahaya daripada Pengamat

Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyinggung maraknya pengamat berbicara di luar bidang keahliannya, namun justru mengalihkan sorotan pada posisi pejabat publik yang dinilainya memiliki tanggung jawab lebih besar.

Bivitri menyebut Teddy Indra Wijaya memiliki latar belakang militer lalu ditunjuk menjadi Seskab hanya karena memiliki jasa terhadap Presiden Prabowo Subianto saat masa-masa kampanye, sehingga persoalan utama bukan terletak pada pengamat melainkan pejabat negara yang tidak bekerja sesuai latar belakang atau kompetensinya.

Ia menyebut kondisi tersebut jauh lebih berisiko karena menyangkut pengambilan kebijakan publik yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yang tidak sesuai background," ujar Bivitri dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Bivitri juga menyinggung pentingnya penggunaan data dalam setiap pernyataan pejabat karena kekeliruan data dapat berdampak luas terhadap kebijakan dan persepsi publik.

"Juga, pejabat yang salah data atau nggak pakai data (mis bilang Aceh sudah pulih)," cetusnya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pejabat tidak hanya sebatas etika, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

"Tanggung jawabnya hukum tuh bukan hanya etik," kuncinya.

Sebelumnya, fenomena maraknya komentar publik dari berbagai kalangan mendapat perhatian Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyinggung munculnya banyak pihak mengaku sebagai pengamat namun tidak seluruhnya memiliki dasar keahlian maupun data yang memadai.

Menurut Teddy, kondisi tersebut berpotensi membentuk opini yang tidak sepenuhnya berpijak pada fakta di tengah masyarakat.

Teddy menyebut saat ini terjadi lonjakan jumlah pengamat di berbagai bidang di mana tidak sedikit di antaranya berbicara di luar kompetensinya.

“Kemudian yang ketiga, saya mau jawab juga. Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ," ujar Teddy.

"Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” tambahnya.

Ia juga menyinggung bahwa sebagian pengamat telah lama aktif membangun opini publik bahkan sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat.

“Dari sebagian besar, pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga,” ucapnya.

Meski demikian, Teddy menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden tetap tinggi yang menurutnya menunjukkan publik tidak sepenuhnya terpengaruh oleh opini yang berkembang.

“Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” tukasnya.

Di sisi lain, Teddy menegaskan bahwa perbedaan pandangan tetap menjadi bagian dari demokrasi namun ia mengingatkan agar setiap kritik disampaikan secara bijak dan tidak menimbulkan keresahan.

“Jadi, saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik. Tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan. Membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali. Dan mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan,” kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok