Data Warga Diperjualbelikan, Menkomdigi Mengadu ke Kapolri
ADVERTISEMENT
Repelita Jakarta - Langkah penanganan serius terhadap eskalasi gangguan keamanan ruang siber nasional serta perlindungan basis data kependudukan kini tengah ditempuh oleh otoritas kementerian terkait.
Informasi perihal situasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @akbarfaizal_uncensored yang memaparkan langkah koordinasi taktis antara kementerian dengan korps bhayangkara.
"Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambangi Mabes Polri untuk melaporkan maraknya kejahatan siber, mulai dari jual-beli data pribadi, penipuan daring, judi online, hingga aksi pencurian kabel BTS yang memicu gangguan internet di daerah. Dalam audiensi bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Selasa (27/10/2026), kedua pihak sepakat mempercepat implementasi nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat tindakan hukum dan menjaga keamanan ekosistem digital nasional." tulis akun @akbarfaizal_uncensored dalam unggahan media sosial yang terpantau pada hari Selasa tanggal dua puluh tents Oktober dua ribu dua puluh enam.
Langkah pelaporan ini diambil menyusul semakin maraknya aksi kejahatan siber terorganisir yang secara langsung merugikan hak-hak privasi masyarakat luas.
Aksi ilegal berupa komersialisasi identitas pribadi warga di pasar gelap digital disinyalir menjadi pemicu utama melonjaknya kasus penipuan daring dan judi online struktural.
Selain permasalahan penegakan hukum pidana siber, aspek infrastruktur fisik penunjang jaringan internet di wilayah pelosok juga turut menjadi perhatian utama dalam audiensi tersebut.
Kasus pemotongan serta pencurian kabel pemancar Base Transceiver Station atau BTS di berbagai daerah dilaporkan telah menghambat akses komunikasi publik dan memicu kerugian material negara.
Melalui percepatan implementasi nota kesepahaman komitmen bersama tersebut, tim penyidik kepolisian diharapkan dapat segera bergerak agresif memburu para pelaku utama.
Kerja sama taktis ini juga ditujukan untuk memperkuat benteng pertahanan ekosistem digital demi menjamin stabilitas keamanan telematika nasional secara berkelangan.
Hingga saat ini, unggahan informasi mengenai pertemuan tingkat tinggi penanganan kejahatan siber di Mabes Polri tersebut telah disaksikan oleh ratusan pemirsa internet.
Proses sinkronisasi sistem pengawasan siber antara pihak kementerian dengan jajaran kepolisian pusat diprediksi akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
