Berita, Nasional

Menko Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Penyidikan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Berpeluang Seret Pihak Luar Polri

Repelita.net

20 November 2026 20:54 WIB • 50 view

Menko Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Penyidikan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Berpeluang Seret Pihak Luar Polri
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diprediksi semakin meluas dan berpotensi menyeret aktor intelektual di luar institusi kepolisian.

ADVERTISEMENT

Perkembangan terbaru penyidikan perkara besar tersebut diulas dalam tayangan video di platform YouTube pada Jumat, 20 November 2026, namun nama kanal maupun identitas pembicara dalam video tersebut tidak tercantum secara eksplisit pada keterangan unggahan.

Dalam paparan tersebut, narasumber menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa penyidikan perkara ini tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan.

Menurut keterangan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada 18 November, penyelidikan yang telah masuk tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar sehingga aparat wajib menelusuri pihak perencana hingga dalang di balik layar.

"Kalau kita berbicara mengenai makar tentu harus diingat dilihat siapa yang merencanakan siapa yang melaksanakan dan siapa yang berada di belakangnya Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian," tegas Yusril sebagaimana dikutip dalam tayangan tersebut.

Pembicara dalam video itu juga menilai bahwa penyadapan terhadap kepala negara yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan anomali serius mengingat pucuk pimpinan Polri seharusnya bertugas melindungi presiden dari ancaman intersepsi.

Ia menyinggung berbagai isu yang beredar luas di tengah masyarakat mengenai dugaan penyadapan terhadap ribuan hingga puluhan ribu nomor telepon milik tokoh politik, jurnalis seperti Najwa Shihab, figur publik seperti Raffi Ahmad, hingga aktivis yang dikhawatirkan dapat dijadikan alat penyanderaan politik.

Selain itu, narasumber turut mengaitkan dugaan motif melumpuhkan jalannya pemerintahan dengan sejumlah gejolak di lapangan, mulai dari peristiwa kebakaran gedung saat aksi demonstrasi hingga munculnya berulang kali insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menutup ulasannya, pembicara mendesak agar aparat penegak hukum segera melengkapi dua alat bukti permulaan yang cukup dan mengumumkan secara transparan siapa saja calon tersangka baru agar isu penyadapan ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung