Berita, Nasional

Menko Yusril Ihza Mahendra dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bahas Revisi Undang-Undang Pertahanan Negara di Kemhan

Repelita.net

20 November 2026 22:29 WIB • 76 view

Menko Yusril Ihza Mahendra dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bahas Revisi Undang-Undang Pertahanan Negara di Kemhan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026) untuk bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin guna membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

ADVERTISEMENT

Kedatangan Yusril tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan langsung dari Menhan Sjafrie untuk mematangkan draf perubahan regulasi yang kini sedang digodok bersama Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI agar siap diajukan pada awal tahun 2027.

“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Yusril menyambut baik permintaan tersebut dan siap membantu proses penyelarasan regulasi, meskipun ia menegaskan bahwa secara teknis pembahasan di parlemen nantinya akan dipimpin oleh Menteri Hukum serta Menteri Pertahanan sesuai kewenangan masing-masing.

Pembaruan aturan pertahanan negara dinilai sangat mendesak karena usia undang-undang tersebut sudah mendekati seperempat abad sehingga harus disesuaikan dengan dinamika ancaman strategis modern.

“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.

Ia menambahkan bahwa langkah revisi ini sejalan dengan pembaruan tata hukum pertahanan nasional setelah Undang-Undang tentang TNI yang lahir pada tahun yang sama telah lebih dahulu direvisi.

Selain membahas rancangan undang-undang, pertemuan tersebut turut menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah menjalin komunikasi sejak era 1990-an, termasuk saat keduanya menangani kerusuhan Mei 1998 dan masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Ketika ditanya awak media apakah pertemuan empat mata itu turut membahas bursa calon wakil presiden, Yusril langsung membantahnya sambil tertawa kecil.

“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.

Ia juga memastikan bahwa diskusi bersama Menhan sama sekali tidak menyinggung perkembangan kasus dugaan penyadapan maupun perkara makar yang sedang ditangani aparat kepolisian.

Menutup keterangannya, Yusril menegaskan bahwa urusan penyidikan kasus penyadapan dan makar sepenuhnya merupakan ranah penegakan hukum Polri, sedangkan peran pihaknya sebatas pada aspek penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung