Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah keras anggapan bahwa dirinya sengaja membangun kontra narasi untuk menyudutkan Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan bahwa berbagai pernyataan serta sikap hukum yang ia sampaikan selama ini semata-mata bertujuan menegakkan aturan konstitusi di tengah polemik pengunduran diri mantan Wakil Presiden tersebut.
Menurut Yusril, duduk perkara hukum yang membelit posisi Gibran memiliki tingkat kerumitan tinggi sehingga tidak bisa dipandang secara dangkal oleh pihak-pihak di luar lingkar penanganan perkara.
"Sederhana? Masalahnya tidak sederhana seperti yang diduga. Hukum dan konstitusi harus ditegakkan. Itulah tugas saya," tegas Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip pada Selasa 17 November 2026.
Dalam penjelasannya, pakar hukum tata negara tersebut menguraikan kembali awal mula keterlibatannya saat mendampingi proses sengketa pencalonan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden lalu.
Ia menerangkan bahwa tim pembela hukum kala itu hanya bertindak melanjutkan pendampingan terhadap pasangan calon yang status kepesertaannya telah disahkan secara resmi oleh penyelenggara pemilu.
Bahkan, penetapan administratif tersebut berjalan mulus tanpa adanya gugatan maupun sanggahan dari dua kubu pasangan calon kompetitor pada tahapan awal.
"Jadi kami menerima barang jadi paslon yang sudah disahkan dan tidak disanggah oleh dua paslon yang lain (Anis-Muhaimin dan Ganjar Mahfud)," ujar Yusril memaparkan kronologi perkaranya.
Berangkat dari posisi tersebut, ia menegaskan bahwa jajaran kuasa hukum tidak dibebani kewajiban untuk mengaudit ulang seluruh berkas persyaratan pencalonan yang sudah lolos verifikasi.
"Dengan demikian, tugas kami sebagai lawyer bukan memeriksa kelengkapan persyaratan paslon," tandasnya.
Lebih jauh, Yusril turut mengungkap pemicu munculnya perbedaan sikap yang belakangan disalahartikan sebagai upaya menyudutkan Gibran.
Perbedaan pandangan itu bermula ketika Gibran berkeinginan untuk terus mengajukan perlawanan hukum melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.
Yusril lantas memberikan nasihat hukum bahwa upaya banding ke peradilan tata usaha negara sudah kehilangan relevansi karena putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah bersifat final serta tidak membuka celah peninjauan kembali.
"Kontra narasi terkait dengan keinginan pak Wapres waktu itu untuk fight, tapi saya mengatakan sudah tidak ada gunanya karena putusan juga final karena tidak ada pihak yang bisa ajukan PK," imbuhnya menjelaskan alasan penolakan tersebut.
Oleh karena itu, ia memandang penyelesaian masalah harus berpijak pada realitas kedudukan hukum yang sah dan mengikat, bukan sekadar menuruti dorongan untuk memperpanjang proses peradilan.
Yusril juga menyayangkan sikap pihak-pihak yang mencoba mereduksi persoalan ketatanegaraan yang serius menjadi sekadar perdebatan etika berdasarkan perasaan pribadi.
Baginya, roda pemerintahan negara hukum tidak boleh dijalankan menurut ukuran selera subjektif, melainkan wajib tunduk sepenuhnya pada aturan konstitusi yang berlaku.
"Apa mau sederhanakan soal ini hanya menjadi persoalan elok tidak elok berdasarkan selera subyektif sendiri? Jika negara diurus berdasarkan selera subyektif, bisa hancur negara ini," ucapnya mengunci penjelasan.
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi meletakkan jabatannya setelah mengabdi selama dua tahun dua puluh tiga hari sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri tersebut diantarkan secara langsung kepada jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 12 November 2026.
Dalam surat resminya, Gibran menyatakan bahwa keputusan mundur diambil atas kesadaran pribadi demi menjaga kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan jabatan.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," tulis Gibran dalam pernyataan pengunduran dirinya.
Kendati tidak lagi menjabat di kursi pemerintahan, Gibran memastikan bahwa langkah mundurnya tidak akan mengubah sikap politiknya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok