Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak mempermasalahkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tetap menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun.
Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan instrumen pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah karena instansi otonom memiliki otoritas penuh dalam menentukan pengelolaan keuangan wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT
“Oh, ya enggak apa-apa. Kalau mau terbitin, terbitin saja. Kan itu Pemda punya ini sendiri,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin tanggal 7 September 2026.
Kendati demikian, sang bendahara negara mengingatkan agar langkah penerbitan instrumen utang daerah tersebut tetap dikalkulasikan secara cermat serta melalui pengkajian aturan hukum mendalam.
“Nanti saya pelajari deh. Saya enggak tahu, jadi saya pikir seharusnya sih enggak. Tapi gini, harus hati-hati saja gitu,” tegasnya di hadapan awak media.
Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan kritis terkait urgensi pinjaman daerah mengingat kondisi kas keuangan ibu kota dinilai masih berada dalam batas yang mencukupi.
“Kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang? Tapi kalau memang merasa perlu, ya enggak apa-apa,” jelasnya saat memberikan keterangan tambahan.
Selain itu, ia juga menyinggung perihal mekanisme dana bagi hasil yang penyalurannya harus senantiasa disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan likuiditas keuangan negara.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap melanjutkan rencana peluncuran surat utang tersebut guna mendanai berbagai program pembangunan.
Langkah itu tetap diambil meskipun sebelumnya sempat muncul saran alternatif agar pemda memanfaatkan fasilitas pinjaman lewat lembaga pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur.
Meski menghormati pandangan serta masukan dari menteri keuangan, pimpinan daerah tersebut memastikan bahwa agenda penerbitan obligasi tetap berjalan sesuai dengan jadwal.
"Tanggapan saya, saya kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan," ujar Pramono pada Jumat tanggal 4 September 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
