Repelita Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital tidak boleh melaporkan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, ke polisi buntut video pernyataannya yang viral.
Negara menurut Pigai tidak boleh memenjarakan rakyatnya termasuk seorang tokoh senior seperti Amien Rais.
ADVERTISEMENT
"Sebagai Menteri HAM, saya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital tidak memiliki posisi untuk melaporkan Amien Rais, karena dia negara," kata Pigai dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (4/5/2026).
Pigai mengatakan bahwa hanya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang berhak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Pasalnya ia menilai pernyataan Amien Rais menyerang pribadi Teddy bukan menyerang institusi negara.
"Saya Menteri Hak Asasi Manusia, sebagai wakil dari pemerintah, saya menyatakan negara tidak boleh memenjarakan rakyat, termasuk Amien Rais. Teddy boleh, karena ini kan serangan kepada individu," ujar Pigai.
Ia meminta agar Amien Rais menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Teddy Indra Wijaya.
Menurut Pigai pernyataan yang dilontarkan Amien tidak elok dan tidak bermartabat bagi seorang tokoh senior bangsa.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan kementeriannya akan mengambil langkah hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
Ia menyatakan bahwa video pernyataan Amien Rais tentang Teddy memuat narasi fitnah serta mengandung ujaran kebencian.
“Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik,” kata Meutya melalui keterangan tertulis pada Jumat (1/5/2026).
Sementara itu Amien Rais menegaskan pernyataannya dalam video itu sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara yang dijamin undang-undang.
Ia mengklaim mendapatkan informasi dari berbagai kanal media sosial yang mengindikasikan adanya sesuatu yang sangat tidak biasa mengenai sosok Teddy.
"Kalau Teddy ini saya melihatnya ada something very unusual," katanya di sela Musyawarah Nasional Partai Ummat di Yogyakarta pada Sabtu (2/5/2026).
Mantan Ketua MPR itu menilai sesuatu yang tak biasa dari Teddy karena porsi kekuasaannya dianggap sudah berlebihan.
Teddy dinilai mampu mengatur akses tamu dan menteri yang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya melihat Teddy ini hanya nggulet (menempel) terus ke Pak Prabowo, sampai-sampai yang menentukan tamu, siapa menteri, mana jenderal yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini," kata dia.
Amien mengungkapkan pernah mendapat keluhan dari seorang menteri koordinator soal kelakuan Teddy yang sulit dihubungi.
"Menko itu cerita, 'Mas Amien, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu'," kata Amien menirukan.
Padahal saat itu Prabowo sedang berada di dalam istana dan tidak sedang sibuk dengan agenda apapun.
Demi menjaga wibawa pemerintahan, Amien menyarankan agar Presiden Prabowo merotasi Teddy ke posisi lain yang tidak strategis.
"Teddy ini kan sesungguhnya cuma sekretaris kabinet, tapi seolah-olah paling berwibawa, merasa lebih penting dari sekretaris kabinet. Cukup berikan dia job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban, itu saja," kata dia mengakhiri pernyataan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
