Repelita [Sleman] - Pimpinan tertinggi partai berlambang banteng moncong putih, Megawati Soekarnoputri, memperlihatkan keharuan mendalam hingga meneteskan air mata usai menyaksikan tayangan sinematik beraliran realitas sosial yang memotret nestapa kehidupan masyarakat pedalaman.
Momen emosional tokoh bangsa tersebut terungkap saat menghadiri sebuah forum urusan kebijakan maritim nasional yang diselenggarakan di lingkungan akademis tertua daerah istimewa pada awal pekan ini.
ADVERTISEMENT
"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya," kata Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat UGM, dikutip dari laman resmi UGM, Senin (25/5).
Dalam pandangan kritisnya, putri proklamator tersebut menyoroti masifnya laju deforestasi hutan tropis nusantara yang kian terkikis demi perluasan lahan monokultur komoditas minyak nabati kelapa sawit secara eksploitatif.
Langkah korporasi skala besar tersebut dinilai sering kali menabrak tatanan kehidupan lokal serta tatanan hukum adat yang mengakar kuat pada ingatan kolektif masyarakat tradisional di berbagai pelosok daerah termasuk di tanah Papua.
Oleh sebab itu, penghormatan mutlak terhadap pranata sosial asli dan hak kepemilikan wilayah komunitas lokal wajib ditempatkan sebagai pilar utama dalam pemanfaatan rupa-rupa potensi kekayaan alam siber nusantara.
"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?," ucap dia mempertanyakan komitmen keberpihakan negara terhadap hak-hak dasar kelompok minoritas tersebut.
Selain itu, tokoh politik senior ini juga melayangkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional yang dinilai kian berorientasi ekstraktif sehingga memicu kerusakan ekologi serta mengorbankan lahan pangan produktif.
Karya visual siber yang memicu keharuan tersebut merupakan buah kreasi kolektif dari rumah produksi independen yang menguliti realitas pahit perjuangan agraria komunitas suku asli di belahan timur nusantara dari impitan ekspansi proyek strategis.
ironisnya, gelombang penayangan karya dokumenter sarat kritik sosial ini justru diwarnai rupa-rupa tindakan represif berupa pembubaran paksa ruang diskusi publik oleh oknum otoritas kampus serta aparat keamanan di sejumlah wilayah.
Rentetan pelarangan sepihak serta pembatalan sewa ruang pemutaran film realitas ini juga dicatat secara berkala oleh jaringan lembaga bantuan hukum nasional sebagai bentuk pengekangan terhadap hak kebebasan berekspresi sipil.
Kendati demikian, otoritas hukum pusat melalui menteri koordinator terkait menegaskan bahwa jajaran eksekutif pada dasarnya tidak pernah menerbitkan larangan resmi terhadap aktivitas apresiasi seni siber dan diskusi publik mengenai karya tersebut.
Pihak otoritas menilai substansi kritik yang disajikan dalam tayangan visual tersebut masih berada dalam koridor kewajaran sosiologis, sehingga publik diimbau untuk bersikap bijak dan tidak reaktif hanya karena terpancing oleh pemilihan judul yang kontroversial.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
