Repelita Jakarta - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara republik yang secara prinsip dimiliki oleh seluruh rakyat, bukan milik individu atau kelompok tertentu seperti yang mulai ia rasakan akhir-akhir ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam orasi ilmiahnya saat acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof. Dr. Arief Hidayat yang digelar di Universitas Borobudur, Jakarta, pada Sabtu (2/5/2026).
ADVERTISEMENT
"Lama-lama, kok, saya tidak tahan juga, lo, karena ini (Indonesia, red) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik semua. Bagaimana, sih," ujar Megawati dengan nada kesal di hadapan para akademisi dan mahasiswa yang hadir.
Putri Proklamator RI Soekarno alias Bung Karno itu juga menyoroti adanya berbagai upaya sistematis untuk mengutak-atik sistem pemilihan umum di Tanah Air.
Megawati dengan pembelaan keras menyatakan bahwa sistem pemilihan presiden secara langsung merupakan mandat reformasi yang tidak bisa diganggu gugat karena memberikan legitimasi kuat bagi seorang pemimpin.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu secara spesifik menyentil pihak-pihak yang menggunakan alasan biaya tinggi sebagai pintu masuk untuk mengubah sistem demokrasi yang sudah berjalan.
"Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Lo, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya," tegas Megawati mengkritik logika tersebut.
Dalam orasi ilmiahnya yang berlangsung sekitar satu jam itu, ia juga menyoroti gejala penyeragaman yang mulai merambah berbagai lembaga negara, termasuk legislatif (DPR) maupun yudikatif.
Megawati mengkritik habis-habisan budaya asal bapak senang atau mentalitas siap komandan yang mulai merambah ke ranah sipil dan hukum, yang seharusnya bebas dari intervensi.
Wakil Presiden kedelapan RI itu menceritakan pengalaman masa lalunya saat berhadapan dengan aparat yang kerap berlindung di balik instruksi atas nama perintah atasan.
"Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, 'Awas, lo, ya kalau kamu bilang ini suruhan komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu," ujar Megawati menirukan tegurannya.
Ia mewanti-wanti dengan keras agar hukum dan lembaga negara seperti DPR tidak menjadi kering dan hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan yang justru menjauh dari kepentingan rakyat banyak.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati memuji keberanian Prof. Arief Hidayat yang pernah mengeluarkan Dissenting Opinion atau pendapat berbeda di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk integritas intelektual yang tidak mau diseragamkan dengan tekanan kekuasaan.
"Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan," pungkas Megawati di akhir orasinya yang disambut tepuk tangan panjang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
