Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menolak kontribusi sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 17 triliun untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) menjadi perhatian sejumlah media internasional. Sikap pemerintah Indonesia yang memilih berkontribusi melalui jalur non-finansial dinilai sebagai langkah strategis di tengah sensitivitas fiskal dan dinamika geopolitik global.
Sejumlah kantor berita asing menyoroti klarifikasi langsung Prabowo yang menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar itu. Media Malaysia, Bernama, dalam laporannya menyebut bahwa BoP sejak awal hanya menanyakan kesiapan Indonesia dalam mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen finansial.
ADVERTISEMENT
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyatakan kesiapan untuk menyumbang dana besar tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang menjelaskan bahwa angka 1 miliar dollar AS bukan merupakan kewajiban keanggotaan dalam organisasi tersebut.
Selain itu, Bernama juga mencatat bahwa Indonesia tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada Februari lalu, yang menghasilkan komitmen pendanaan global sebesar 17 miliar dollar AS untuk rekonstruksi Gaza. Indonesia, menurut laporan tersebut, lebih memilih menyalurkan kontribusi melalui bantuan kemanusiaan dan pengiriman pasukan perdamaian.
Sementara itu, Channel News Asia (CNA) menyoroti polemik yang sempat berkembang di dalam negeri sebelum adanya klarifikasi resmi. Kekhawatiran publik terkait potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi isu utama yang memicu perdebatan.
Dalam keterangannya, Prabowo menjelaskan bahwa terdapat dua jenis keanggotaan dalam BoP, yakni keanggotaan biasa dan keanggotaan permanen atau premium yang mensyaratkan kontribusi finansial besar. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam kategori tersebut.
CNA juga mengulas dinamika kebijakan yang sempat berkembang, termasuk kemungkinan penggunaan anggaran pertahanan sebagai sumber dana. Hal ini memperkuat sensitivitas isu di tengah masyarakat, terutama terkait prioritas pengeluaran negara.
Di sisi lain, kontribusi Indonesia justru dinilai signifikan dalam bentuk non-finansial. Pemerintah berencana mengirim hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, meskipun rencana tersebut masih tertunda akibat situasi keamanan yang belum stabil serta pertimbangan politik dari berbagai pihak terkait.
Berbeda dengan CNA, kantor berita AFP mengambil sudut pandang yang lebih kritis dengan menyoroti persepsi global terhadap skema keanggotaan BoP. Kebijakan kontribusi besar untuk keanggotaan permanen dinilai memunculkan kesan “pay-to-play”, yang menuai kritik dari berbagai kalangan internasional.
Dalam konteks tersebut, keputusan Indonesia untuk tidak membayar iuran dinilai sebagai upaya menjaga prinsip dan kedaulatan kebijakan luar negeri. AFP juga menyoroti tekanan domestik yang dihadapi pemerintah, termasuk kritik dari sebagian kelompok masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam konflik di Gaza.
Lebih jauh, laporan AFP menempatkan isu ini dalam kerangka geopolitik yang lebih luas, termasuk peran Amerika Serikat dalam pembentukan BoP pasca gencatan senjata di Gaza. Prabowo sendiri menegaskan bahwa Indonesia akan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan keberpihakan pada Palestina dalam setiap langkah kebijakan.
Ke depan, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengevaluasi keterlibatan dalam BoP apabila dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak memberikan manfaat konkret bagi perdamaian dan kemanusiaan. *
