Berita, Nasional

MBG Tersendat: 61 Dapur Gizi Berhenti, BGN Audit dan Suspensi SPPG Bermasalah

Repelita.net

09 June 2026 15:44 WIB • 825 view

MBG Tersendat: 61 Dapur Gizi Berhenti, BGN Audit dan Suspensi SPPG Bermasalah
Foto: Istimewa

Repelita [Jakarta] - Program Makan Bergizi Gratis kini menghadapi sorotan tajam menyusul laporan penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, guna menelusuri akar permasalahan tersebut.

ADVERTISEMENT

Langkah penghentian sementara itu ternyata merupakan bagian dari proses audit dan evaluasi menyeluruh terhadap standar kualitas dapur yang terlibat.

Saya ketemu dengan Kepala BGN bahwa memang akan dicek ulang bahwa yang tidak memenuhi syarat, itu nanti akan disuspen, ujar Dudung saat berada di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa, 9 Juni 2026.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini menegaskan bahwa penertiban menjadi agenda utama kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional demi menjaga standar program.

Maka ini akan ditertibkan oleh Kepala BGN yang baru.

Ya, mudah-mudahan ke depan akan semakin baik, sehingga MBG ini betul-betul dirasakan dan memang sesuai dengan harapan Bapak Presiden, tambahnya.

Namun, kendala di lapangan tidak hanya bersumber dari masalah standarisasi, melainkan juga terhambatnya arus dana operasional dari pemerintah pusat.

Di Kabupaten Demak, tercatat ada 30 dapur yang terpaksa berhenti beraktivitas karena anggaran pendukung belum diterima hingga awal pekan ini.

Hari ini yang berhenti operasional sementara akibat dana belum cair di Kabupaten Demak ada 30 SPPG, ungkap Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Demak, Muzani Ali Sadikin, Senin, 8 Juni 2026.

Kondisi serupa pun menimpa 31 unit dapur gizi di wilayah Kabupaten Brebes, yang menyebabkan distribusi makanan bagi ribuan siswa terhenti total.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, mengonfirmasi bahwa keterlambatan aliran dana menjadi penyebab utama macetnya layanan.

Publik kini menanti langkah konkret dari Badan Gizi Nasional dalam membenahi tata kelola agar pendistribusian gizi bagi kelompok penerima manfaat tidak lagi mengalami kekosongan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung