Repelita Jakarta - Mayoritas publik Indonesia disebut tidak setuju dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hal itu terungkap dalam survei opini publik bertajuk Legitimasi Publik atas Perang AS-Israel dengan Iran yang dilakukan secara kolaboratif oleh Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting.
ADVERTISEMENT
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut bahwa dukungan publik terhadap kebijakan tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat penolakannya.
Dalam presentasinya, Burhanuddin menunjukkan bahwa hanya 26 persen warga yang menyatakan setuju atau sangat setuju dengan keputusan Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace.
Sebanyak 17,2 persen responden menyatakan berada di posisi antara setuju dan tidak setuju, sementara 5,7 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Ada 17 persen yang betul-betul indifferent, tetapi mayoritas menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace, kata Burhanuddin dalam pemaparan survei yang dikutip pada Jumat (3/4).
Sementara itu terkait rencana pengiriman 8.000 tentara Indonesia ke Gaza sebagai wujud dukungan terhadap Dewan Perdamaian, tren penolakan masih tetap mendominasi meskipun angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan isu pertama.
Sebanyak 44,9 persen warga menyatakan ketidaksetujuannya dengan rincian 36,0 persen tidak setuju dan 8,9 persen sangat tidak setuju terhadap rencana pengiriman pasukan tersebut.
Meskipun demikian, dukungan terhadap pengiriman pasukan ini tercatat meningkat menjadi 33,8 persen yang berasal dari 28,1 persen warga setuju dan 5,7 persen sangat setuju.
Responden yang menyatakan ragu-ragu atau berada di posisi tengah tercatat sebesar 16,2 persen, dan sebanyak 5,1 persen warga memilih untuk tidak memberikan sikap.
Ketika kita tanya kepada responden kita yang terpilih secara random, yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut kurang lebih sekitar 33 hingga 34 persen, urai Burhanuddin.
Sebagian besar menyatakan tidak setuju meskipun ketidaksetujuannya tidak mencapai 50 persen plus, namun masih lebih banyak yang menyatakan tidak setuju ketimbang setuju, pungkasnya.
Survei ini dilakukan pada periode 12 hingga 31 Maret 2026 dengan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 1.066 responden.
Jumlah sampel tersebut diklaim cukup stabil dalam dua kali margin of error yaitu sebesar 6 persen.
Survei ini menyasar warga negara Indonesia dewasa yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah serta memiliki telepon seluler, yang mencakup sekitar 80 persen dari populasi Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
