Repelita Jakarta - Sengkarut data registrasi sosial ekonomi yang dirilis lembaga resmi negara kembali memantik kemarahan publik setelah dinilai menyusahkan warga kecil.
Gelombang protes tersebut bermula dari serangkaian unggahan akun media sosial @Mdy_Asmara1701
ADVERTISEMENT
yang dipublikasikan pada tanggal 4 September 2026.
Pemilik akun tersebut melontarkan kritik pedas terhadap mekanisme birokrasi yang justru membebankan proses koreksi data kepada masyarakat terdampak.
Dalam narasinya, akun tersebut menuliskan kalimat: Lah situ yang gak bener kerjanya kok rakyat yang disuruh ngajuin keberatan 🤦🏻♀️.
Cuitan itu kemudian diperinci dengan menyoroti anggaran jumbo yang telah digelontorkan negara namun justru menghasilkan kesemrawutan basis data di lapangan.
Ia memaparkan berbagai kendala administratif melalui serangkaian poin kritikan tajam mengenai pergeseran kategori kelompok masyarakat.
Cuitan lanjutannya mengungkapkan bahwa banyak warga kurang mampu secara tiba-tiba terlempar ke golongan tingkat kesejahteraan tinggi tanpa alasan yang jelas.
Akun tersebut menuliskan fakta lapangan bahwa kendati realitas kehidupan warga tetap stagnan dan serbakekurangan, sistem pencatatan justru mengubah status mereka.
Alih-alih instansi berwenang yang proaktif memperbaiki kekacauan sistem, beban sanggahan justru dialihkan sepenuhnya kepada pundak masyarakat.
Proses perbaikan data tersebut memaksa warga mengurus berbagai berkas, mengantre di kantor kelurahan, serta menunggu tanpa kejelasan waktu.
Dampak dari kesalahan klasifikasi tersebut tidak sekadar perkara angka di atas kertas, melainkan menyangkut hak hidup dasar rakyat.
Kesalahan pendataan itu secara langsung mengancam hak warga atas akses bantuan sosial, subsidi energi, hingga fasilitas beasiswa pendidikan tinggi.
Unggahan yang menyedot perhatian ribuan tayangan tersebut seketika memancing beragam respons dan cerita pengalaman pahit dari warganet.
Salah satu tanggapan datang dari akun @its__Arthur19 yang menyoroti lambatnya birokrasi dalam memproses perubahan data kesejahteraan.
Akun tersebut menuliskan keluhan singkat berbunyi: Terlalu lama untuk proses perubahan desil.
Keluhan itu langsung mendapat respon dari pembuat utas yang menyatakan kesetujuannya terhadap lambatnya penanganan birokrasi.
Ia menuliskan tanggapan balasan berbunyi: Betul banget, kasihan mereka yang seharusnya mendapatkan malah tertunda.
Kritik lanjutan disampaikan oleh akun @yusroneh yang menilai prosedur sanggahan administratif sangat menyulitkan warga di perdesaan.
Pengguna akun tersebut menuliskan komentar bernada permohonan bijak berbunyi: Orang desa mana bisa, melakukan hal ini. Bapak .. bijaksana lah.
Sorotan kritis mengenai standar kesejahteraan yang tidak realistis turut diungkapkan oleh akun @msipang08 Akun tersebut menuliskan analisis persoalan ekonomi berbunyi: Permasalahanya bukan pada masuk dlm desil berapa tapi standar yg dipake terlalu rendah bayangkan saja andaikan pengusaha tidak menaikan gaji UMR Krn 3 juta sdh termasuk kaya raya apa gak makin parah.
Kecamuk kekecewaan terhadap lambatnya respons instansi pemerintah juga disuarakan oleh akun @Dj_Asphury Pengguna akun tersebut menuliskan komentar tajam penuh kecurigaan berbunyi: Percakapan mengajukan keberatan Krn gak ada respon cepat ... rakyat udah keburu KELAPARAN... kata petugas di lapangan klo pengajuan keberatan itu baru bisa diterima 6 bulan lalu selama 6 bln uang yg dipending itu kemana larinya? Hhhh..akal2an aja mau ambil uang rakyat.
Perbincangan hangat di ruang siber ini memperlihatkan betapa krusialnya akurasi data penduduk bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di tengah himpitan ekonomi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Lah situ yang gak bener kerjanya kok rakyat yang disuruh ngajuin keberatan 🤦🏻♀️
— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) September 4, 2026
Thread pic.twitter.com/CHQ402paMi
