Repelita Jakarta - Sebuah suara yang tidak biasa, berat, tegas, dan menggema di ruang rapat terbatas Istana Negara, dikisahkan oleh sumber dari lingkungan dalam istana.
Sosok Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang selama lima tahun lebih sering hadir dalam kesunyian politik tiba-tiba meledak dengan sebuah pernyataan keras.
ADVERTISEMENT
"Saya yang bertanggung jawab, ini harus dibatalkan," kata Ma'ruf Amin dalam rapat tersebut, sebuah kalimat yang bukan sekadar interupsi biasa.
Momen itu menjadi puncak akumulasi dari peran sang wapres yang selama ini terasa terpinggirkan dalam pusaran kekuasaan.
Cerita ini diurai secara panjang lebar oleh Ikhsan Abdullah, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024, dalam sebuah perbincangan podcast bersama jurnalis senior Margi Syarif.
Ia menggambarkan bagaimana sosok ulama besar yang sebelumnya memimpin Majelis Ulama Indonesia itu seperti kehilangan daya ketika masuk ke jantung kekuasaan.
"Seperti listrik besar yang disetrum ke bumi—langsung mati," ujar Ikhsan mengibaratkan hilangnya peran Ma'ruf sejak memasuki lingkungan Istana.
Dalam berbagai strategi momen penting, mulai dari perombakan kabinet hingga kebijakan besar seperti Omnibus Law, nama Wakil Presiden nyaris tidak pernah terdengar.
Bahkan menurut Ikhsan, keputusan-keputusan strategis kerap lahir tanpa pelibatan yang berarti dari sang wapres.
Puncak dari semua ketegangan itu terjadi saat polemik Peraturan Presiden mengenai investasi minuman beralkohol memanas di publik.
Di tengah tekanan masyarakat dan penolakan keras dari organisasi keagamaan, sebuah rapat terbatas akhirnya digelar untuk membahas nasib kebijakan tersebut.
Di sanalah Ma'ruf, yang selama ini dikenal menjaga harmoni, memilih jalur konfrontasi dengan berbicara sebagai otoritas moral, bukan sekadar simbol.
Reaksi di ruang rapat itu disebut ikut hening, dimana Presiden Joko Widodo disebut teringat sementara Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan tersentak.
Tak lama setelah rapat dramatis itu usai, kebijakan kontroversial tersebut resmi dibatalkan oleh pemerintah.
Namun di balik satu episode kemenangan kecil itu, tersimpan narasi yang lebih panjang tentang rumitnya hubungan kekuasaan di puncak istana.
Ikhsan menyebut adanya kecenderungan politik untuk menggerakkan ruang gerak wapres sejak awal masa jabatan.
Bahkan ia menduga akan adanya kekhawatiran munculnya fenomena "matahari kembar" jika Ma'ruf diberi panggung yang lebih besar.
Dalam logika politik kekuasaan yang pragmatis, satu pusat kendali dianggap cukup, dan selebihnya harus diredam.
Kritik lain yang mengemuka adalah pergeseran otoritas keagamaan di mana peran fatwa yang sebelumnya menjadi domain ulama mulai diambil alih oleh negara.
Negara dalam beberapa kasus tidak lagi sekadar regulator tetapi ikut masuk ke wilayah normatif yang selama ini dilindungi oleh lembaga keagamaan.
Di sisi lain, publik melihat sebuah paradoks dimana seorang ulama dengan legitimasi kuat di akar rumput hanya tampil minimal dalam praktik kekuasaan sehari-hari.
Persepsi tentang "wapres seremonial" pun menjadi tidak terhindarkan di mata masyarakat luas.
Meski demikian, Ikhsan menegaskan bahwa Ma'ruf tetap bekerja dengan batasan yang ada, menggerakkan pengaruh melalui jaringan, bukan di panggung publik.
Ia memilih untuk menjaga stabilitas politik meskipun harus menahan banyak suhu dan tekanan dari berbagai arah.
Hingga pada satu titik, saat kebijakan dianggap telah menyentuh batas moral yang paling dasar, suara itu akhirnya pecah.
Dan mungkin, justru di situlah publik melihat wajah lain dari seorang Ma'ruf Amin, bukan sekadar pendamping, tetapi penjaga garis moral yang tak boleh dilampaui.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
