Repelita Jakarta - Dinamika pemetaan kekuatan politik nasional menjelang genap dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih diwarnai spekulasi ganjil mengenai keretakan hubungan kepemimpinan pimpinan pusat.
ADVERTISEMENT
Penyusunan restrukturisasi struktural strategis di tubuh militer dan kepolisian daerah oleh kepala negara dituding sebagai langkah terukur untuk meminimalisasi sisa pengaruh dari lingkaran rezim Solo lama.
Ulasan investigasi serta analisis mendalam mengenai target perombakan jajaran kabinet kerja tersebut disiarkan secara resmi melalui rilis informasi dari portal media siber terakreditasi nasional.
Jurnalis senior Hersubeno Arief secara blak-blakan menyoroti bagaimana pergerakan Presiden Prabowo Subianto mulai menyasar pembersihan orang-orang dekat mantan presiden di institusi strategis Bhayangkara.
Langkah politik radikal tersebut dinilai melahirkan pemandangan aneh di dalam lingkungan istana di mana posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian terisolasi dari berbagai forum penting pengambilan keputusan formal.
Berdasarkan dokumentasi rapat kabinet terbaru, keterlibatan sang wapres terlihat sangat dibatasi bahkan yang bersangkutan dilaporkan tidak diikutsertakan dalam pembahasan rancangan program kerja krusial negara.
Kondisi ketidakpastian internal ini memicu merosotnya legitimasi pemerintah di mata publik berdasarkan survei terbaru lembaga riset SMRC yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat umum resmi anjlok di bawah angka 50 persen.
Merosotnya legitimasi kekuasaan tersebut diperparah oleh munculnya tekanan desakan pemakzulan dari koalisi gerakan perempuan serta rencana aksi kolosal mahasiswa berskala besar yang siap mengepung pusat ibu kota pada keesokan harinya.
Sentralisasi tata kelola anggaran yang tidak berbasis riset ilmu pengetahuan memicu kemarahan kolektif lantaran program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dinilai hanya menjadi proyek bancakan kaum pemodal.
Di saat yang sama, komisi antikorupsi tengah memperketat ruang gerak Menteri ATR Nusron Wahid pasca mangkir dua kali dari kewajiban pemeriksaan hukum atas kasus dugaan penyuapan HGB senilai Rp106 miliar.
Otoritas peradilan bahkan tengah mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa paksa menyusul mencuatnya data MAKI yang mengendus rute pelarian tersembunyi sang pejabat kementerian menuju Johor Bahru, Malaysia.
Ketidakstabilan tata kelola domestik ini membuat pasar modal keuangan terdepresiasi radikal hingga status pasar modal Indonesia disamakan dengan Zimbabwe oleh lembaga MSCI akibat maraknya fenomena pelarian kapital asing.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
