Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak mempercayai klaim bahwa skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis mengenai kejanggalan narasi dalam perkara tersebut disampaikan oleh Mahfud MD saat berdialog dengan akademisi Rhenald Kasali dalam siniar yang ditayangkan melalui kanal YouTube Rhenald Kasali pada Kamis (19/11/2026).
Dalam perbincangan itu, Rhenald Kasali menyinggung pengakuan yang beredar dalam penyidikan bahwa aksi intersepsi tersebut dilakukan untuk keperluan sendiri tanpa melibatkan pengguna akhir atau pihak lain di luar kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menolak mentah-mentah alasan itu karena dinilai sangat bertentangan dengan nalar sehat apabila seorang pucuk pimpinan kepolisian menyadap kepala negara tanpa izin hanya demi konsumsi pribadi.
"Nah, kita secara ilmiah mengatakan klaim bahwa itu hanya untuk Listio itu kita enggak percaya dan itu omong kosong," ujar Mahfud.
Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut mempertanyakan motif di balik penyadapan nomor telepon presiden yang dijalankan secara diam-diam tanpa sepengetahuan maupun persetujuan kepala negara.
Menurut Mahfud MD, apabila operasi intelijen tersebut benar-benar bertujuan membantu atau mengamankan presiden, seharusnya ada mekanisme pelaporan dan permintaan izin secara resmi terlebih dahulu.
"Bagaimana Bapak bisa menjawab seumpama Bapak Kapolri, kenapa kamu nyadap presiden? Untuk apa? Kan pasti mau melawan presiden. Enggak ada jawaban lain. Kalau membantu presiden, lapor aja, 'Pak, saya minta izin ya menyadap Bapak dengan nomor telepon-telepon ini.' Ini enggak minta izin. Kan pasti ingin menjatuhkan," jelasnya.
Lebih jauh, Mahfud MD mengaitkan operasi penyadapan ilegal tersebut dengan dinamika politik nasional serta gelombang serangan untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Ia mencatat bahwa pada periode tersebut serangan dan arus ketidakpercayaan terhadap kepala negara berlangsung masif di ruang digital, beriringan dengan serangkaian gejolak di lapangan mulai dari gangguan pemadaman listrik hingga aksi unjuk rasa.
Namun demikian, Mahfud mengamati bahwa arus serangan terhadap Presiden Prabowo mereda drastis setelah kasus penyadapan terbongkar dan posisi pucuk pimpinan Polri berganti.
"Sekarang hampir dua bulan ini Pak Presiden jarang sekali diserang, berbelok ke Kapolri semua sejak dia diganti. Sekarang Pak Prabowo aman dari serangan itu, semua mengarah ke sana dan indikasi-indikasi kuat muncul dari sana," kata Mahfud.
Menutup perbincangannya di kanal YouTube Rhenald Kasali tersebut, Mahfud MD menyatakan tetap dapat memahami apabila penegak hukum membatasi penuntasan perkara pada titik tertentu demi menjaga stabilitas nasional serta mencegah perpecahan di tengah masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok