Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2021, dr. Daeng Mohammad Faqih, mengungkap sejumlah fakta di balik peristiwa meninggalnya lebih dari seribu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 lalu.
ADVERTISEMENT
Pengakuan terbuka mengenai misteri kematian ribuan petugas penyelenggara pemilu serta upaya intervensi politik di masa pandemi tersebut disampaikan dr. Daeng Mohammad Faqih dalam tayangan kanal YouTube Forum Aktual pada Minggu, 22 November 2026.
Menurut dr. Daeng, sejak awal Ikatan Dokter Indonesia mendesak agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum melakukan autopsi forensik guna memastikan penyebab medis kematian para petugas pemilu yang meninggal secara mendadak.
"Waktu itu kami meminta untuk dilakukan otopsi badan atau lebih tepat otopsi forensik namanya karena ini berkaitan dengan proses penegakan hukum kan bukan hanya sekedar proses-proses misalnya hanya statistik atau data administrasi kesehatan," ujar dr. Daeng Mohammad Faqih.
Namun, usulan pemeriksaan bedah jenazah tersebut ditolak dalam rapat koordinasi karena pihak pemerintah maupun penyelenggara pemilu memilih menggunakan metode autopsi verbal yang hanya mengandalkan wawancara keluarga.
"Saya kalah suara karena yang meminta melanjutkan untuk dilakukan otopsi forensik hanya saya IDI, karena kami berkeyakinan dari segi keilmuan otopsi badan otopsi forensik itu apalagi ini untuk penegakan hukum seharusnya dilakukan otopsi forensik apalagi saat itu beredar isu-isu yang liar mengenai penyebab kematian," paparnya.
Ia bahkan mengaku sempat didatangi seorang dokter senior yang pernah menjabat di Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan pesan dari pihak Kantor Staf Presiden agar organisasi profesi dokter tidak bersikap berbeda dengan kesimpulan pemerintah.
"Saya jawab sama beliaunya, 'Saya tidak pernah berbeda dengan pemerintah tidak pernah juga menyerang pemerintah dalam hal ini', tapi kita tidak bisa diminta menyatakan ini kematian wajar hanya berdasarkan otopsi verbal, Dok saya diketawakan dokter seluruh Indonesia karena itu bukan metode ilmiah," tegas dr. Daeng.
Selain persoalan kematian petugas pemilu yang sempat ia laporkan sebanyak dua kali ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanpa tindak lanjut, dr. Daeng juga membongkar adanya upaya pihak tertentu yang mengatasnamakan pejabat negara pada akhir tahun 2021.
Ia menceritakan pernah dihubungi oleh seseorang yang memintanya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kondisi darurat kesehatan akibat pandemi belum berakhir sehingga agenda besar nasional termasuk pemilihan umum sebaiknya ditunda.
"Saya punya pikiran seperti itu akan digunakan oleh penguasa sebagai salah satu dasar atau alasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden waktu itu, tapi saya tidak bersedia untuk ditemui," ungkap dr. Daeng.
Ia menambahkan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan keilmuan epidemiologi yang menunjukkan situasi kesehatan saat itu sudah melandai serta prinsip menjaga independensi organisasi profesi dokter dari kepentingan politik praktis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok