Repelita Jakarta - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai pemborosan karena adanya pengadaan motor listrik hingga kaus kaki dengan nilai fantastis yang mencapai triliunan rupiah.
Sorotan ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial menyebutkan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp4 triliun yang dibelanjakan untuk alat dapur, makanan, laptop, hingga kaus kaki.
ADVERTISEMENT
Kepala BGN, Dadan Hindayana, pun membenarkan adanya pengadaan tersebut namun ia membantah nilai fantastis yang beredar di masyarakat.
Dadan menegaskan bahwa seluruh pengadaan dilakukan secara terukur sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Mahfud mengatakan bahwa program MBG ini sebenarnya bagus dan sangat bermanfaat untuk rakyat yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.
Namun menurut Mahfud, program ini juga harus bertanggung jawab terhadap berbagai kasus yang muncul seperti keracunan hingga pemborosan anggaran.
"Ndak ada masalah programnya, bagus, kita dukung, dan rakyat yang terutama yang sulit-sulit makan itu senang, tetapi kita kan hidup bernegara harus ada pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban itu ya terhadap kasus-kasus yang muncul," katanya dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Kamis (16/4/2026).
"Misalnya kita kan belum pernah melihat bagaimana cara penyelesaiannya, misalnya orang yang keracunan, itu kan banyak sekali yang keracunan, meskipun kalau dipresentase kecil.
Kemudian ada makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi dan sebagainya," sambungnya.
Mahfud lantas menyinggung soal pengadaan 21 ribu unit motor listrik dan pengadaan kaus kaki dengan harga Rp100 ribu per pasang.
Padahal menurut Mahfud, kaus kaki saat ini bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih terjangkau melalui toko online.
"Lalu pemborosan, itu ada sekarang sudah ada motor listrik, ada kaus kaki Rp100.000.
Ini kaus kakiku Rp100.000 dapat tiga dan bagus, beli di online aja kan banyak sekarang, beli di online lewat Google atau apa gitu minta kaus kaki, itu sudah bagus-bagus tuh," jelas Mahfud.
"Saya minta misalnya Rp200.000 sudah dapat 6 itu dan bagus-bagus loh.
Ini kaus kaki satu Rp100.000 dan itu untuk apa?
Untuk siapa?
Kok sampai ke situ gitu, orang diperhatikan kaus kakinya gitu, apa nggak beli sendiri aja," tambahnya.
Menurut Mahfud, program MBG sebenarnya bagus untuk diteruskan dan disenangi oleh rakyat, hanya saja ada banyak program yang dinilai aneh.
Misalnya pengadaan motor listrik dengan total anggaran mencapai Rp1,39 triliun yang menggunakan anggaran tahun 2025, sementara barangnya baru akan diserahkan pada Mei 2026.
Saat ini seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan.
Berdasarkan data sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan kaus kaki tersebut nilainya mencapai sekitar Rp6,9 miliar.
Dari rincian yang beredar, harga satuan kaus kaki disebut bervariasi mulai dari sekitar Rp34.999 hingga mencapai Rp100 ribu per pasang untuk jenis lapangan.
Dadan Hindayana sebelumnya telah menjelaskan bahwa isu pengadaan laptop hingga alat makan sebesar Rp4 triliun itu tidak benar sama sekali.
Sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti yang beredar di masyarakat.
"Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025," tutur dia dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (13/4/2026).
Terkait kaus kaki, Dadan menekankan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kaus kaki itu bukan pengadaan dari BGN melainkan bagian pendidikan SPPI sebagai perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan.
Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.
Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan perlengkapan dilakukan oleh pihak Universitas Pertahanan.
"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," tegas Dadan.
Dadan juga menjelaskan bahwa pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun melalui pembiayaan APBN.
"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ungkap Dadan.
Dari sisi anggaran, pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar.
Kemudian untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Menurut Dadan, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan SPPG tanpa ada pemborosan anggaran.
"Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga diawasi undang-undang," kata dia.
Dadan pun berharap masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab terkait program MBG.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
