Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yakni Mahfud MD menyatakan bahwa peluang untuk membenahi sistem demokrasi tanah air masih terbuka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD saat berbicara dalam acara diskusi yang rekamannya disiarkan melalui kanal YouTube Tribunnews pada hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026.
ADVERTISEMENT
Menurut pengamatannya, dinamika kehidupan berdemokrasi di Indonesia memperlihatkan tren kemunduran yang cukup signifikan dalam kurun waktu belasan tahun terakhir ini.
Berdasarkan data statistik resmi yang dimilikinya, angka indeks demokrasi nasional sempat menyentuh angka 6,5 pada tahun 2014 silam sebelum akhirnya terus mengalami penurunan.
Kalau demokrasinya sudah 12 tahun turun karena yang terakhir itu indeksnya mencapai 6,5 itu tahun 2014, kata Mahfud MD dalam forum tersebut.
Sesudah itu turun turun turun konstruksi, ujar Mahfud MD menjelaskan penurunan kualitas tata kelola sistem pemerintahan yang dikritiknya secara terbuka.
Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara tersebut turut mengungkit rekam jejak pandangan Presiden Prabowo Subianto terkait situasi perpolitikan domestik.
Ia meyakini masih ada secercah harapan karena kepala negara dinilai sudah memahami dengan baik berbagai macam persoalan pelik yang kerap terjadi dalam praktik kekuasaan.
Keyakinan tersebut merujuk pada sebuah buku karya Prabowo Subianto yang diterbitkan pada tahun 2017 yang memuat pandangan kritis terhadap perilaku para aktor politik lokal.
Buku itu terbit tahun 2017, berarti 9 tahun yang lalu Pak Prabowo tahu bahwa demokrasi kita itu kotor, ungkap Mahfud MD.
Jadi masih ada harapan karena Prabowo tahu kecuali kalau gak tahu, lanjutnya menegaskan argumen di hadapan para peserta diskusi.
Ia lantas menggarisbawahi bahwa penyataan yang disampaikannya tidak bermaksud untuk menyudutkan figur sang presiden melainkan sebagai bentuk refleksi bersama.
Mahfud MD justru mengajak seluruh elemen bangsa untuk menelaah kembali pemikiran tersebut agar bisa dijadikan landasan evaluasi dalam memperbaiki kualitas demokrasi.
Nah, mari sekarang kita sampaikan lagi bukan untuk ngjek beliau ini, ucapnya menjelaskan maksud pemaparan materi tersebut.
Bapak juga mengadakan kami berguru kepada Bapak karena Bapak mengatakan ini kami percaya, sambung Mahfud MD menegaskan posisinya.
Selain menyoroti masalah indeks kebebasan berpendapat, tokoh senior itu juga melontarkan kritik tajam terhadap alokasi anggaran sektor pendidikan dalam APBN.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, porsi anggaran pendidikan seharusnya ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja negara.
Namun dalam implementasi di lapangan, anggaran yang benar-benar dibelanjakan secara langsung untuk keperluan pendidikan ternyata dilaporkan jauh di bawah angka ketentuan konstitusi.
Sekarang itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa 20 persen dari APBN itu praktiknya untuk tahun ini hanya 6%, beber Mahfud MD.
Ia menjelaskan bahwa sisa anggaran besar tersebut dialokasikan ke dalam pos-pos lain namun tetap menggunakan dalih serta penamaan kegiatan pendidikan.
Karena dipakai yang lain diatas namakan pendidikan 6%, semua dipotong, dipotong, dipotong sehingga angkanya 6% untuk pendidikan, jelasnya.
Jadi 14% tidak untuk pendidikan, dipakai untuk lain-lain, jadi dikorupsi pula, sambung Mahfud MD menyoroti potensi penyelewengan anggaran publik.
Oleh karena itu, ia menilai kegiatan sarasehan, dialog publik, maupun mimbar akademik memegang peranan krusial untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat.
Rangkaian kritik konstruktif tersebut diharapkan mampu sampai ke telinga para pengambil kebijakan tertinggi di lingkaran kekuasaan eksekutif.
Nah, oleh sebab itu maka kita menurut saya kuliah atau berdiskusi atau dialog seperti ini penting karena kita punya harapan Pak Prabowo mendengar ini, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
