Repelita [Jakarta] - Sorotan publik mendalam diarahkan pada pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai indikasi keterlibatan oknum aparat keamanan dalam membekingi tindak pidana korupsi.
Ungkapan berani mengenai adanya perlindungan bagi para pelaku kejahatan kerah putih tersebut memicu analisis kritis dari jajaran pakar hukum tata negara di tanah air.
ADVERTISEMENT
Profesor Mahfud MD mengulas secara mendalam pesan tersirat di balik keberanian Kepala Negara mengungkap fenomena mafia komoditas tersebut melalui tayangan gelar wicara digital.
Pandangan hukum tersebut disampaikan dalam dialog eksklusif bersama jurnalis senior yang disiarkan oleh saluran YouTube @forumkeadilanTV.
Dalam ulasannya, mantan Menko Polhukam tersebut memaparkan pola komunikasi internal institusi bersenjata yang cenderung menutup diri dari pengusutan hukum luar.
Mengenai kode senyap serta aliran dana tidak sah di lingkungan kesatuan tersebut, beliau menjelaskan bahwa "itu biasanya di yang terjadi adalah seperti silent code kalau tentara dari atas ke bawah ngalir kalau atasnya korupsi bawah korupsi itu pasti atasnya lah dapat".
Langkah berani dari jajaran eksekutif tertinggi dinilai sangat krusial dalam memutus mata rantai perlindungan mafia yang melibatkan oknum korps loreng maupun cokelat di lapangan.
Ia mendesak ketegasan komitmen masa depan pemerintahan dengan memberikan saran taktis berbunyi "itu pasti atasnya lah dapat kalau memang takut ya kalau memang takut kepada masa lalu ke depannya gimana nih putus di sini".
Lebih lanjut, dibeberkan pula rekam jejak kelam di mana para pelapor kasus manipulasi anggaran justru kerap berakhir menjadi pihak yang dikriminalisasi oleh oknum penegak hukum.
Ia menceritakan pengalaman empirisnya saat menangani laporan penyalahgunaan wewenang birokrasi ketatanegaraan dengan memaparkan "begitu dia lapor saya kirim surat kemudian ini terjadi saya telepon "Iya Pak." Oh ini ini kami tangani gampang tahu-tahu laporan berikutnya orang yang lapor ke saya ini malah ditahan".
Sengkarut data komoditas hasil bumi juga disebut sudah menjadi temuan lama yang telah disodorkan oleh para mendiang ekonom senior sejak periode pemerintahan sebelumnya.
Namun, laporan investigasi mengenai nama-nama menteri yang terlibat dalam praktik culas tersebut selalu berujung menguap tanpa adanya kejelasan tindak lanjut dari aparat kejaksaan.
Mengenai daftar hitam pelaku pemalsuan ekspor yang sempat diserahkan kepadanya dahulu, ia mengungkapkan fakta bahwa "dulu waktu Faisal Basri masih hidup kan ngasih daftarnya ke kita ke saya saya dikasih ini loh Pak pelakunya ini loh menteri ini menteri ini menteri ini rizal Ramli juga iya gitu tapi dulu gak pernah digubris menterinya juga sudah dipanggil ke kejaksaan dipanggil ke KPK gak ada tindak lanjutnya".
Karakteristik kepemimpinan eksekutif saat ini diakui memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi yang ditopang oleh luasnya cakupan literasi bacaan sang jenderal.
Kendati demikian, modal intelektual tersebut diingatkan jangan sampai melahirkan kelengahan terhadap rumitnya kendali birokrasi sipil pada level operasional bawah.
Sebagai catatan evaluasi terhadap manajerial istana, ia menyimpulkan bahwa "pak Prabon gak biasa dengan detail dia PD bahwa dia benar karena dia memang pintar dan saya tahu betul dia itu pandai orang yang bacaannya luas sehingga dia PD dan karena PD lalu lupa bahwa di bawah itu tidak bisa dikendalikan hanya dengan PD seorang pemimpin".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
