Berita, Politik

Listyo Sigit Disebut “End User” Penyadapan Prabowo, Mahfud MD: Itu Omong Kosong

Repelita.net

20 November 2026 23:33 WIB • 121 view

Listyo Sigit Disebut “End User” Penyadapan Prabowo, Mahfud MD: Itu Omong Kosong
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melontarkan bantahan keras terhadap narasi yang menyebut mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir atau end user dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Penilaian tegas bahwa klaim tersebut hanyalah omong kosong disampaikan oleh Mahfud MD saat berbincang dengan akademisi Rhenald Kasali dalam siniar yang tayang di kanal YouTube Rhenald Kasali pada Kamis (19/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Rhenald Kasali awalnya menyoroti pengakuan yang berkembang dalam proses hukum yang mengklaim bahwa aksi intersepsi tersebut dilakukan untuk keperluan sendiri tanpa melibatkan pengguna akhir atau pihak lain.

Menanggapi klaim tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa secara ilmiah dan logika hukum, sangat tidak masuk akal apabila seorang pucuk pimpinan kepolisian nekat menyadap kepala negara secara diam-diam hanya untuk kepentingan pribadi.

"Nah, kita secara ilmiah mengatakan klaim bahwa itu hanya untuk Listio itu kita enggak percaya dan itu omong kosong," ujar Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut mempertanyakan tujuan penyadapan nomor telepon presiden yang dijalankan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan yang bersangkutan.

Menurut Mahfud MD, apabila tindakan tersebut memang diniatkan untuk membantu atau mengamankan kepala negara, semestinya didahului oleh laporan dan permohonan izin secara resmi kepada presiden.

"Bagaimana Bapak bisa menjawab seumpama Bapak Kapolri, kenapa kamu nyadap presiden? Untuk apa? Kan pasti mau melawan presiden. Enggak ada jawaban lain. Kalau membantu presiden, lapor aja, 'Pak, saya minta izin ya menyadap Bapak dengan nomor telepon-telepon ini.' Ini enggak minta izin. Kan pasti ingin menjatuhkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengaitkan perkara penyadapan tersebut dengan dinamika politik nasional serta gelombang serangan untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026.

Ia mencatat bahwa pada periode tersebut serangan dan arus ketidakpercayaan terhadap kepala negara berlangsung masif di ruang digital, beriringan dengan serangkaian gejolak di lapangan mulai dari gangguan pemadaman listrik hingga aksi unjuk rasa.

Namun demikian, Mahfud mengamati bahwa arus serangan terhadap Presiden Prabowo mereda drastis setelah kasus penyadapan terbongkar dan posisi pucuk pimpinan Polri berganti.

"Sekarang hampir dua bulan ini Pak Presiden jarang sekali diserang, berbelok ke Kapolri semua sejak dia diganti. Sekarang Pak Prabowo aman dari serangan itu, semua mengarah ke sana dan indikasi-indikasi kuat muncul dari sana," kata Mahfud.

Menutup perbincangannya di kanal YouTube Rhenald Kasali tersebut, Mahfud MD menyatakan tetap dapat memahami apabila penegak hukum membatasi penanganan perkara pada titik tertentu demi menjaga soliditas nasional serta mencegah perpecahan di tengah masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung