Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam kembali dilayangkan oleh tokoh politik senior nasional Amien Rais melalui rekaman video pendek yang secara resmi diunggah lewat akun Instagram pribadinya di alamat https://www.instagram.com/amienraisofficial pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026.
Pada bagian akhir pernyataan digital tersebut sang pendiri Partai Ummat secara khusus menyitir argumentasi tertulis dari Buni Yani yang menyoroti gelombang penolakan di tengah masyarakat sipil.
ADVERTISEMENT
"Kata Buni Yani, banyak rakyat yang menolak Jokowi keliling Indonesia, cuma bikin gaduh," imbuhnya.
Politikus senior itu memandang bahwa kehadiran mantan kepala negara ke berbagai daerah pascajabatan justru memicu polemik baru dan respons negatif dari publik luas.
"Kata Mas Buni, seharusnya Jokowi membawa ijazah asli. Masa terduga ijazah palsu tidak punya malu," pungkasnya.
Pernyataan yang dikutip dari rekannya tersebut sengaja diangkat untuk mengungkit kembali kontroversi lama terkait keabsahan dokumen akademis yang sempat menghebohkan ruang publik nasional.
Amien Rais menilai seluruh kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini bersumber dari ketidakmampuan mantan pemimpin tersebut dalam menjaga integritas personalnya.
"Mas Kowi memang manusia lamis, alias manusia hipokrit, omongannya tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya," tegasnya.
Dirinya mengaitkan perilaku politik luar ruang itu dengan watak dasar yang melanggar nilai luhur serta kesantunan tradisi masyarakat Jawa.
"Sebagai wong Solo, dia seharusnya paham bahwa berbohong itu watak yang buruk," ujarnya.
Sikap mementingkan kelompok sendiri ini dinilai menjadi alasan kuat di balik keputusan melakukan safari politik ke berbagai daerah demi kepentingan keluarga.
"Katanya menyapa masyarakat dan mengenalkan PSI yang diketuai Kaesang Pangarep, anak bungsu Mas Kowi," tuturnya.
Menurut pemikiran sang tokoh reformasi agenda turun ke lapangan tersebut merupakan bukti nyata dari pengingkaran komitmen moral yang pernah diucapkan sebelumnya.
"Setelah selesai jadi presiden dua periode, kan janjinya mau rakyat biasa dan jadi aktivis lingkungan, tetapi tentu janji tinggal janji," sindirnya.
Ia memandang hasrat yang sangat besar terhadap eksistensi panggung kekuasaan telah mendistorsi nalar sehat serta kesederhanaan hidup.
"Syahwat kekuasaannya menyebabkan dirinya menjadi manusia megalomaniak yang tidak pernah puas dengan karunia yang Maha Esa dan Maha Kuasa," katanya.
Sebelum menutup ulasannya ia juga kembali mengingatkan publik mengenai adanya rekam jejak intervensi hukum pada lembaga peradilan tertinggi negara demi meloloskan kepentingan dinasti.
"Kemudian langkah edan yang sudah dilakukan Kowi, antara lain, memaksa Mahkamah Konstitusi (MK)," ucapnya.
Dalam refleksi awalnya ia pun sempat menguraikan kaidah hukum alam atau sunnatullah bahwa kejayaan seorang manusia pasti akan menemui titik akhir.
"Sunnatullah, atau law nature, atau hukum alam, itu pada prinsipnya mengatakan bahwa seluruh eksistensi atau wujud apapun di dunia yang fana ini, pasti berakhir, hilang, punah," kata Amien Rais dalam video tersebut, dikutip Kamis (4/6/2026).
Komparasi historis kemudian diberikan dengan merujuk pada kejatuhan tragis dari rezim pemerintahan masa lalu yang sempat berkuasa selama lebih dari tiga dekade.
"Pak Harto, presiden paling lama berkuasa dalam sejarah Indonesia selama 32 tahun akhirnya harus turun panggung secara tragis," ujarnya.
Ia mengklaim bahwa hasrat politik untuk memperpanjang kekuasaan sejatinya sudah diupayakan sejak masa krisis kesehatan melanda negeri.
"Mas Kowi pernah menjelang berakhirnya kekuasaan kepresendenannya pada Oktober 2024, mencoba tambah satu periode ketiganya," ucapnya.
Menurut dugaannya situasi sulit akibat pandemi global sengaja dimanfaatkan untuk melancarkan bisikan politik demi menambah masa jabatan secara ilegal.
"Saat wabah Covid 19 menyebabkan pemerintahannya tidak produktif dan lain-lain. Otak dan hatinya yang gelap membisikinya, supaya Jokowi bisa nambah lima tahun lagi," tuturnya.
Amien Rais menambahkan bahwa gerakan tersebut bahkan sempat diupayakan melalui jalur konstitusi secara formal di tingkat parlemen.
"Untuk itu diupayakan agar MPR dapat melakukan sidang istimewa untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945," katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
