Repelita Medan - Sikap skeptis yang ditunjukkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai perolehan kapital logistik dalam proses pembuatan sinema dokumenter independen bertajuk Pesta Babi memicu reaksi serangan balik dari Lembaga Bantuan Hukum Medan.
Melalui unggahan resmi via profil instagram @lbh_medan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, lembaga eksekutif perlindungan hukum tersebut menyatakan bahwa sebuah gagasan kritis orisinal yang merekam ketimpangan agraria sewajarnya dijawab lewat koridor diskusi sehat, bukan menggunakan intimidasi.
ADVERTISEMENT
"Sikap reaktif ini justru membuka kotak pandora yang selama ini menjadi kegelisahan kolektif masyarakat yaitu Persoalan Transparansi Kekayaan Pejabat Publik," tulis LBH Medan dikutip fajar.co.id pada Sabtu (23/5/2026).
Pihak LBH Medan kemudian membandingkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik sang jenderal aktif yang menembus nominal Rp71.100.335.087 pada periode tahun 2024 lalu.
Berdasarkan hitungan rasio masa pengabdian sang perwira tinggi selama 34 tahun, rata-rata akumulasi pertambahan kekayaannya diasumsikan setara Rp174 juta per bulan, sebuah angka yang dinilai melampaui take home pay presiden maupun hakim konstitusi.
"Ketika institusi negara mempertanyakan dari mana modal sebuah karya independen berasal, rakyat memiliki hak konstitusional yang sama, bahkan lebih mendasar untuk bertanya dari mana asal-usul LHKPN seorang Jenderal aktif bisa mencapai Rp71 Miliar?" tulis akun tersebut.
Lembaga ini mendesak agar pimpinan militer matra darat tersebut lebih fokus memperhatikan esensi krisis lingkungan, maraknya deforestasi hutan, serta penggusuran wilayah adat ulayat di tanah Papua akibat ekspansi korporasi sawit.
"Sebagai pejabat publik yang digaji oleh uang pajak rakyat, transparansi adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan," tulis LBH Medan sembari menyematkan tanda pagar khusus perjuangan hak asasi.
Sebelumnya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan perihal penyokong dana utama di balik tayangan Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang menyoroti dampak buruk implementasi Proyek Strategis Nasional di tanah Papua.
Pernyataan bernada curiga tersebut dilontarkan sang jenderal selepas menghadiri agenda sidang kerja formal bersama jajaran Komisi I DPR RI pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 silam.
Menurut kalkulasi logikanya, proses perekaman serta mobilisasi kru selama berada di pedalaman Papua mustahil terealisasi tanpa sokongan dana yang sangat melimpah dari pihak tertentu.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video seperti itu, duitnya dari mana,” ujar Maruli, sebagaimana dikutip dari JawaPos.com, Kamis (21/5/2026).(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
