Repelita [Jakarta] - Model tata kelola pemerintahan yang diterapkan saat ini menuai sorotan negatif dari kalangan praktisi pendidikan.
Iman Zanatul Haeri selaku Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G memberikan penilaian tajam terkait hal tersebut.
ADVERTISEMENT
Ia secara terbuka mengkritik arah kebijakan anggaran negara yang dinilai terlalu berfokus pada agenda prioritas tertentu saja.
Iman menyebut pola kepemimpinan yang sedang berjalan ini sebagai sebuah bentuk keserakahan yang terstruktur.
"Model pemerintahan kita saat ini adalah keserakahan terpimpin. Semua aset sosial dan kapital dikunci dalam program-program prioritas," ungkap Iman, Jumat (17/7/2026).
Menurut pengamatannya, pemusatan sumber daya tersebut memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Anggaran untuk operasional sekolah, gaji tenaga pengajar, hingga pemenuhan hak akses pendidikan bagi masyarakat kini terganggu.
Bahkan, Iman menyebut dana untuk perpustakaan dan ketersediaan lahan untuk fasilitas pendidikan juga ikut terpengaruh kebijakan tersebut.
"Uang pendidikan, gaji guru, hak bersekolah, dana perpustakaan, bahkan lahan sekolah ikut disandera oleh MBG dan KDMP. Sisanya malapetaka," tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap menyedot porsi anggaran yang besar.
Selain MBG, Iman juga menyoroti KDMP yang dinilai turut membebani keuangan negara dan mengabaikan sektor esensial lainnya.
Kritik ini menjadi cerminan keresahan atas kebijakan pemerintah dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
