Repelita Jakarta - Regulasi tata kelola keuangan antara otoritas moneter pusat dan daerah kini dinilai memicu guncangan fiskal yang cukup masif di berbagai wilayah Indonesia.
Kebijakan pembagian porsi pendapatan tersebut dituding mempersempit ruang gerak anggaran belanja bagi kelangsungan program pembangunan pelayanan kemasyarakatan lokal.
ADVERTISEMENT
Melalui saluran diskusi virtual di kanal YouTube resmi back to BDM, praktisi tata ruang nasional Jilal Mardhani membeberkan penilaian kritisnya.
Ia memaparkan secara gamblang bahwa pelaksanaan otonomi daerah di tanah air pasca-reformasi saat ini justru mengalami kemunduran yang sangat serius.
Pendiri lembaga Neraca Ruang tersebut menilai bahwa pemberlakuan undang-undang regulasi hubungan keuangan terbaru telah memicu resentralisasi kewenangan yang serba terpusat di Jakarta.
Menurutnya, penghapusan ketentuan jaminan alokasi dana sebesar dua puluh enam persen dari anggaran negara untuk instrumen dana alokasi umum menjadi pemicu utamanya.
Lebih lanjut, dalam wawancara interaktif bersama jurnalis senior Budiman Tanuredjo tersebut, Jilal Mardhani menguraikan adanya ancaman penumpukan utang transfer pusat.
Pihaknya mencatat beban kewajiban bayar dari otoritas Jakarta kepada kas daerah yang tertunda hingga periode berjalan telah menembus angka seratus tiga puluh triliun rupiah.
Kondisi defisit tersebut kian diperparah dengan adanya pembatasan ketat belanja pegawai maksimal tiga puluh persen yang memicu carut-marut arus kas rumah tangga aparatur sipil.
Sebagai langkah alternatif terobosan jangka panjang, ia mengusulkan implementasi konsep federalisme atau otonomi hakiki agar setiap pemerintah daerah mampu mandiri mengelola potensi ekonominya secara utuh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
