Repelita Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H atau 2026 M harus dilakukan secara antisipatif, transparan, dan berorientasi penuh pada keamanan jemaah.
Peringatan itu menjadi penting mengingat dinamika ekonomi global yang terus berfluktuasi serta eskalasi konflik Iran-Israel yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
Baru-baru ini, Komisi VIII telah menerima penjelasan dari pemerintah terkait penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akibat kenaikan harga avtur dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Surahman menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan terkait biaya tambahan tersebut, namun dengan syarat tidak dibebankan kepada jemaah melainkan ditanggung oleh keuangan negara.
Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas Surahman dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu, 18 April 2026.
Ia menyampaikan bahwa setiap biaya tambahan yang muncul harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada para jemaah haji.
Ia juga menyoroti kesiapan sistem digitalisasi layanan haji, termasuk integrasi data antara Kementerian Haji dan Umrah RI dengan otoritas Saudi Arabia.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu mencapai efisiensi tanpa menambah beban administrasi yang memberatkan bagi jamaah dalam proses keberangkatan.
Terkait pengelolaan dana haji oleh BPKH, Surahman menekankan pentingnya transparansi investasi dan pemanfaatan nilai manfaat untuk mendukung keberlangsungan layanan haji.
Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji, ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Komisi VIII DPR RI juga meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dalam aspek kesehatan jamaah, transportasi, dan pengaturan kuota haji.
Pengaturan kuota tersebut masih sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, Surahman menekankan bahwa aspek keamanan jamaah harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah eskalasi konflik Iran-Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Ia mengapresiasi Instruksi Presiden RI yang telah menegaskan bahwa keselamatan jamaah haji adalah prioritas utama dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah.
Kementerian Haji dan Umrah RI telah menyiapkan skenario mitigasi yang komprehensif, termasuk pengaturan transportasi udara, koordinasi dengan otoritas Saudi, serta rencana penyelamatan darurat jika kondisi memburuk.
Keamanan adalah landasan dari seluruh layanan haji, jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan, seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman, tegas Surahman.
Surahman juga menekankan pentingnya transparansi informasi publik agar jamaah tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan berpotensi menimbulkan kepanikan.
Ia mendorong pemerintah untuk menyampaikan pembaruan resmi secara berkala serta menyiapkan dukungan psikososial agar jamaah tetap tenang dan fokus menjalankan ibadah.
Ibadah haji adalah amanah besar, negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global, pungkas Surahman.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
