Repelita Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenai kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian luas publik.
Setelah pernyataannya yang ramai dan mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, Dadan dengan cepat membuat klarifikasi untuk meluruskan informasi.
ADVERTISEMENT
Dadan menegaskan bahwa angka fantastis tersebut bukanlah kebutuhan riil harian program MBG melainkan sekadar simulasi perhitungan belaka.
Ia menjelaskan bahwa estimasi tersebut muncul dari skenario apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan dasar daging sapi.
Dalam kondisi yang sangat tidak mungkin terjadi tersebut, setiap SPPG diasumsikan membutuhkan satu ekor sapi untuk sekali proses memasak.
"Ini hanya pengandaian," ucap Dadan dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (23/4/2026).
Ia memisalkan apabila satu SPPG memasak daging sapi maka secara teoritis membutuhkan satu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.
"Kalau seluruh SPPG secara serentak memasak menu sapi di hari yang sama, tinggal dihitung jumlah SPPG dikalikan satu ekor," terang Dadan menjelaskan logika perhitungannya.
Dadan menambahkan bahwa kebutuhan daging dalam satu kali proses memasak di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram daging segar.
Jumlah tersebut secara kasar setara dengan berat daging yang dihasilkan dari satu ekor sapi dewasa yang dipotong.
"Sekali memasak bisa butuh sekitar 382 kilogram daging, itu kira-kira setara satu ekor sapi hanya untuk dagingnya saja," jelasnya merinci kebutuhan setiap SPPG.
Meskipun demikian, Badan Gizi Nasional memastikan tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional dalam program MBG.
Kebijakan fleksibilitas menu ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Dadan mengungkapkan pengalaman pahit saat perayaan ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 sebagai pelajaran berharga.
Saat itu, menu nasi goreng dan telur disajikan secara serentak untuk sekitar 36 juta penerima manfaat program MBG.
Akibatnya, kebutuhan telur melonjak drastis mencapai 36 juta butir atau sekitar 2.200 ton telur dalam satu hari.
Lonjakan permintaan yang tidak terduga tersebut sempat mendorong harga telur naik hingga Rp3.000 per kilogram di pasaran.
Belajar dari kejadian yang meresahkan tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG.
Setiap daerah didorong untuk menyesuaikan menu makanan dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia.
Selain itu, faktor selera masyarakat setempat juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis menu yang akan disajikan.
Pendekatan desentralisasi ini dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
Pendekatan ini juga efektif mengurangi tekanan terhadap harga komoditas yang bisa naik drastis jika permintaan melonjak.
"Kami ingin memanfaatkan potensi lokal sekaligus mengikuti preferensi masyarakat. Dengan begitu, tekanan terhadap konsumsi tidak terlalu tinggi," pungkas Dadan mengakhiri klarifikasinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
