Repelita Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya buka suara terkait isu besarnya anggaran teknologi informasi dalam program pemenuhan gizi nasional yang tengah menjadi sorotan publik.
Anggaran IT yang mencapai Rp1,2 triliun tersebut disebut akan digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) hingga layanan managed service untuk sarana IT dan Internet of Things (IoT).
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal ini, Dadan menegaskan bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan mitra strategis hingga penggunaan anggaran untuk tahun 2025, dilakukan secara transparan dan berada dalam pengawasan ketat.
Ia juga memastikan bahwa langkah tersebut telah mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan atau melanggar aturan.
“Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security,” ucap Dadan dalam keterangannya pada Selasa (21/4/2026).
Pernyataan ini sekaligus menegaskan peran Perum Peruri yang kini tidak hanya bergerak di bidang percetakan uang, tetapi juga telah berkembang menjadi perusahaan teknologi dengan sistem keamanan tinggi.
Dengan penjelasan tersebut, BGN berharap publik dapat memahami bahwa pengalokasian anggaran dilakukan untuk mendukung sistem yang terintegrasi dan aman.
Tujuannya adalah untuk memastikan pemenuhan gizi nasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Menurut Dadan, keterlibatan PERURI sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah.
Status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional.
"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)," tutur Dadan.
Dia memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena proyek ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia yang sangat sensitif.
Dari pagu anggaran yang tersedia, kata Dadan, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial yang dianggap paling mendesak.
"Pertama pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp550 miliar," ucap dia.
Kedua, anggaran dialokasikan untuk penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp199 miliar.
Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang sempat dipertanyakan publik, Dadan memastikan bahwa setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.
"BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time," tandas dia mengakhiri pernyataannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
