Repelita [Jakarta] - Nasib nahkoda kapal Honour 25 asal Sulawesi Selatan bernama Ashari Samadikun bersama belasan anak buah kapal lain yang ditawan kawanan perompak perairan Somalia memancing perhatian serius.
Belum terlihatnya titik terang dalam misi pembebasan tawanan membuat pelbagai kalangan mendesak rejim pemerintahan agar lekas mengambil tindakan taktis yang jelas.
ADVERTISEMENT
Desakan tersebut salah satunya disuarakan oleh politisi asal parlemen pusat yang duduk di Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal atau karib disapa Daeng Ical.
Pemerintah dipandang tidak boleh hanya mengandalkan jalur perundingan diplomatik semata, melainkan wajib menggerakkan seluruh instrumen pertahanan negara.
DPR Ingatkan Tugas TNI Melindungi WNI di Luar Negeri
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar batas teritorial telah menjadi pokok bahasan utama di lingkungan Komisi I parlemen.
Landasan hukum keterlibatan militer dalam misi penyelamatan darurat di luar negeri telah diatur secara sah melalui regulasi operasi militer selain perang.
Kita perhatian khusus termasuk pada Panglima TNI KBRI menyampaikan itu berkoordinasi dengan kementerian luar negeri dan pihak-pihak terkait untuk pembebasan yang tersandera perompak 4 orang WNI kita dan 15 orang lainnya, ujar Daeng Ical kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Payung hukum pengiriman pasukan khusus tersebut merujuk pada ketentuan perundang-undangan terbaru mengenai Tentara Nasional Indonesia yang berlaku tahun ini.
Karena dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2026 atau dalam revisi UU TNI itu salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang itu adalah melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, ucapnya.
Pengalaman historis penuntasan misi penyelamatan di luar negeri pernah tercatat dalam catatan sejarah kemiliteran tanah air pada masa lampau.
Ini tentunya sudah ada dan kita sudah pernah melakukan operasi militer di Thailand dan tentu ini juga jadi alternatif lain, tukasnya.
Libatkan Atase Pertahanan hingga KBRI
Jaringan pertahanan strategis yang tersebar di berbagai perwakilan diplomatik luar negeri didorong agar diaktifkan secara maksimal demi membantu proses evakuasi.
Tapi kita TNI juga mengaktivasi struktur pertahanan kita di luar negeri termasuk atase pertahanan untuk memberikan masukan untuk mengambil langkah-langkah yang terukur dan agar bisa segera memulangkan atau menyelamatkan warga negara kita di Somalia, jelasnya.
Berbagai hambatan teknis di lapangan masih menjadi batu sandungan utama bagi tim gabungan dalam membebaskan para tawanan tak berdosa tersebut.
Ketiadaan pihak negosiator yang jelas dari kubu penyandera menyulitkan perwakilan resmi untuk membuka saluran komunikasi formal.
Kendala utama, pertama dari laporan yang kami terima dari agen pertahanan di sana di Eropa yang diberikan tugas adalah tidak jelasnya kontak person lembaga atau siapa yang bertanggung jawab untuk diajak bernegosiasi.
Jadi para pihaknya yang tidak jelas, ungkapnya.
Pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang terus berpindah lokasi penahanan turut memperumit upaya pelacakan koordinat tempat penyekapan.
Kemudian, tempatnya, kendalanya lokasinya berpindah-pindah yang namanya orang disekap begitu pastikan tempatnya berpindah-pindah agar tidak tertangkap, katanya.
Tebusan Disebut Terus Naik, DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas
Lonjakan permintaan uang tebusan oleh para pembajak laut lepas dilaporkan terus merangkak naik tanpa kejelasan nominal yang pasti sejak awal penahanan.
Tapi yang kita ingatkan adalah bagaimana solusi ini bisa terukur, termasuk bilamana uang tebusan yang tidak jelas karena dari awal itu 2 juta dollar, kemudian naik lagi 5 juta dollar dan kabar terakhir itu capai 10 juta dollar, terangnya.
Pembentukan satuan tugas khusus lintas instansi kementerian mendesak untuk segera direalisasikan demi menangani krisis kemanusiaan tersebut secara terpadu.
Inilah yang kita minta supaya TNI dan Menteri Luar Negeri dan pihak terkait bahkan pekerja imigrasi Indonesia kementeriannya itu untuk berkoordinasi dengan membentuk force untuk bisa secara terukur menyelamatkan WNI kita yang disandera perompak, tegasnya.
Kapasitas finansial perusahaan pemilik armada kapal niaga tersebut dinyatakan sudah berada di ambang batas kemampuan akibat desakan nominal tebusan.
Kabar terakhir itu pihak perusahaan tinggal ikutmi karena perusahaannya itu kategori tidak terlalu besar dan kemampuan finansialnya terbatas, Daeng Ical menuturkan.
Keterbatasan anggaran membuat pihak korporasi swasta tidak sanggup lagi memenuhi permintaan tebusan bernilai fantastis dari komplotan perompak internasional.
Jadi sudah tidak mampu menggantikan atau membayar uang tebusan yang diminta, nah inimi yang jelas uangnya itu berapa yang sudah saya sampaikan tadi mulai dari 2,4,5 hingga 10 juta dollar, imbuhnya.
Validitas angka tebusan tersebut masih memerlukan verifikasi mendalam agar langkah penyelamatan tidak salah langkah dalam melindungi nyawa warga negara.
Dan itu tudak terverifikasi apakah benar seperti itu nah ini yang kita mau supaya pemerintah hadir di situ paling tidak membentuk tes force supaya bisa informasinya jelas berapa yang diminta tebusan yang dia mau kodong dan yang terpenting adalah keselamatan WNI kita, kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
