Berita, Nasional

Kapolri Suyudi Ario Seto dan Komisi III DPR RI Usut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Repelita.net

22 November 2026 20:11 WIB • 130 view

Kapolri Suyudi Ario Seto dan Komisi III DPR RI Usut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memicu beragam sorotan tajam dari jajaran parlemen, pengamat, hingga figur publik mengenai kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta motif politik di baliknya pada Minggu, 22 November 2026.

ADVERTISEMENT

Ulasan mengenai perkembangan pengusutan perkara tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube yang menghimpun pernyataan sejumlah tokoh penting, mulai dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pimpinan Komisi III DPR RI, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, hingga ulama dan analis sosial politik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026 lalu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan tidak akan lagi berkompromi terhadap praktik sabotase maupun perlawanan tersembunyi di internal aparatur negara dan memastikan akan menindak tegas unsur yang terbukti melakukan tindak pidana makar.

"Saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri segera bersihkan diri karena negara akan bertindak terkait dengan tindak pidana makar, yang tentunya ini perlu sebuah upaya baik secara analisa intelijen kemudian juga dari para penyidik kami yang sudah kami tugaskan untuk bisa mengungkap ini," ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Menanggapi komitmen pimpinan Korps Bhayangkara tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi sekaligus mendesak penyidik kepolisian untuk menjerat para tersangka penyadapan maupun penghilangan data elektronik dengan pasal makar serta menelusuri aktor intelektual di baliknya.

"Komisi III menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar, oleh karena itu Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar," tegas perwakilan Komisi III DPR RI.

Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea turut menitipkan pesan kepada jajaran Komisi III DPR RI agar menggali secara tuntas pihak yang menjadi penerima manfaat utama di balik aksi penyadapan tersebut mengingat para jenderal yang telah dipecat tidak memiliki kepentingan langsung sebagai calon presiden.

"Halo Komisi III DPR tanya dong nitip dong Hotman nitip ya tanya kepada Bapak Kapolri untuk keuntungan dan kepentingan siapa penyadapan itu dilakukan," kata Hotman Paris Hutapea.

Di sisi lain, tayangan tersebut juga memuat komentar mengenai isu penggeledahan kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo beserta spekulasi temuan barang bukti aliran informasi, serta ulasan mengenai ancaman pidana berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku penyadapan terhadap kepala negara.

"Pasal 191, 192, 193 KUHP itu ancaman hukumannya hukuman mati untuk penyadapan itu hukuman mati sebagai hukuman khusus," papar salah satu pembicara dalam rangkaian video tersebut saat membahas bobot kejahatan penyadapan terhadap simbol kedaulatan negara.

Selain menyoroti kasus penyadapan yang diyakini memiliki motif politik untuk merampas kekuasaan, narator dalam tayangan tersebut mengingatkan seluruh pihak agar tidak terpancing kabar yang belum terverifikasi secara resmi serta menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung