Repelita [Jakarta] - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terbuka guna meredam polemik seputar pernyataannya mengenai potensi percepatan konstelasi politik sebelum Pemilihan Umum 2029.
Ia membantah tudingan yang menyebut gagasannya itu sebagai bentuk gerakan makar maupun upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Mantan menteri tersebut menegaskan bahwa gagasan dinamika politik yang bergerak cepat mestinya dipandang dari sudut pandang konstitusi serta aturan demokrasi.
"Kalau mau (Pemilu) dipercepat dianggap makar, nggak dong," tegas Budi Arie saat tampil dalam podcast Gaspol, Kamis 27 Agustus 2026.
Penjelasan tersebut dilayangkan guna menjawab serangkaian spekulasi publik yang mencuat usai cuplikan videonya membicarakan skenario politik masa depan viral di ruang digital.
Sorotan tajam sebelumnya berdatangan dari berbagai pengamat karena wacana percepatan itu disinyalir mengarah pada pergantian tampuk kepemimpinan sebelum masa jabatan berakhir.
Saat disinggung mengenai skenario ketatanegaraan bilamana Presiden Prabowo Subianto berhalangan menyelesaikan masa baktinya, ia menekankan keberadaan aturan baku dalam undang-undang dasar.
Mekanisme hukum tata negara secara otomatis mengatur pelimpahan wewenang kepada posisi Wakil Presiden bilamana terjadi kekosongan kepemimpinan nasional.
Dalam tatanan pemerintahan saat ini, posisi pendamping kepala negara tersebut diampu secara sah oleh Gibran Rakabuming Raka.
Ia menolak apabila skenario peralihan kepemimpinan berdasarkan aturan hukum itu distigmatisasi sebagai suatu bentuk konspirasi politik terselubung.
"Ya, itu konsekuensi logis. Kita serahkan semuanya kepada aspirasi dan kehendak rakyat," ujar Budi Arie.
Pernyataan terbaru ini disampaikan untuk memperjelas wacana sebelumnya yang sempat dinilai memicu simpang siur serta tafsir liar di tengah masyarakat.
Tafsir yang berkembang di publik bahkan sempat menyeret dugaan adanya skenario politik tertentu guna mengamankan takhta bagi sang wakil presiden.
Kendati demikian, ia menjamin bahwa setiap pandangan mengenai perubahan iklim politik sama sekali tidak ditujukan untuk melanggar koridor hukum berdemokrasi.
Kegaduhan ini bermula dari pengakuan Budi Arie di hadapan mantan Presiden Joko Widodo mengenai firasat politiknya yang merasa dinamika nasional akan melaju lebih cepat dari 2029.
Melalui penegasan penutupnya, ia menekankan seluruh pergolakan maupun dinamika pergeseran politik wajib tunduk pada jalur resmi konstitusi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
