Repelita Jakarta - Wakil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dody Budiawan, menyatakan bahwa pihaknya akan memasang plang di tiga lokasi di kawasan Tanah Abang pada Senin, 20 April 2026.
Menurut Dody, pemasangan plang tersebut bertujuan untuk menunjukkan bukti kepemilikan aset yang sah atas nama PT Kereta Api Indonesia di ketiga lokasi tersebut.
ADVERTISEMENT
Langkah yang pertama kami akan memasang plang yang menjelaskan data-data mengenai aset tersebut bahwa aset tersebut adalah milik PT Kereta Api Indonesia, ujar Dody.
Dody menjelaskan bahwa KAI juga akan mencantumkan sejumlah data dalam plang tersebut, termasuk laporan pengaduan yang telah diserahkan ke Kepolisian sejak tahun lalu.
Kami akan mengirimkan surat kepada Satgas Anti Mafia Tanah untuk membantu kami dalam menangani aset tersebut, kata Dody lebih lanjut.
Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, berjanji akan membantu KAI mempertahankan aset negara tersebut.
Hendra mengatakan bahwa dasar hukum ketiga tanah tersebut telah tercantum di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan sebagai aset negara yang sah.
Kami sebagai aparatur pemerintah akan mempertahankan aset ini dan semampu kami, ujar Hendra Gunawan.
Hendra menyampaikan bahwa tim Satgas Anti Mafia Tanah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengawal proses ini.
Apabila nanti ditemukan adanya unsur-unsur pidana di dalamnya, maka kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan ATR/BPN sebagai lead sector dan APH lain dari kejaksaan dan kepolisian, serta pengguna tanah dari KAI, kata Hendra.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengapresiasi keberanian PT KAI dalam mempertahankan aset negara di Tanah Abang.
Ara mendukung penuh langkah KAI yang akan memasang plang di tiga titik lokasi di Tanah Abang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat.
Kita ini negara, KAI tadi siap pasang plang Senin, itu pemberitahuan kepada masyarakat supaya tidak bertanya-tanya, ujar Ara usai rapat dengan Danantara Indonesia, BP BUMN, Kementerian ATR/BPN, PT KAI, dan Satgas Anti Mafia Tanah di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat, 17 April 2026.
Ara menyebut dasar hukum tanah KAI sebagai aset negara telah disampaikan Kementerian ATR/BPN, di mana tanah tersebut tercantum atas nama PT KAI dengan HPL nomor 17 dan HPL nomor 19.
Sudah jelas bahwa tiga lokasi Tanah Abang adalah aset negara, tegas Ara.
Ara mengatakan bahwa upaya mempertahankan dan mengoptimalkan aset negara selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Satgas juga siap bekerja ya kalau ada siapa pun yang menduduki tanah negara, tentu harus jelas kompensasi apa, dasarnya apa, ini aset negara, ini negara hukum, enggak boleh kalah negara, karena negara benar dan tujuannya juga benar, kata Ara.
Sebelumnya, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, membantah klaim yang menyebut lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai milik negara seperti yang dilontarkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
Kalau benar punya negara, hari ini hanya 30 menit, mobil ini 30 menit ini semua manusia di dalam semua keluarin semua, paling lama jam 12 sudah kosongkan ini, nggak usah pakai tangan-tangan aparat, kalau ini punya negara, tapi kalau tidak, jangan, kata Hercules dalam jumpa pers pada Jumat, 10 April 2026.
Hercules menambahkan bahwa dirinya siap melepaskan lahan tersebut apabila terbukti secara sah merupakan aset negara melalui mekanisme hukum yang benar.
Ia meminta agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum tanpa menimbulkan opini yang berpotensi merugikan publik di tengah masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
