Repelita [Jakarta] - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyoroti akar permasalahan ekonomi nasional yang dinilainya bersumber dari defisit anggaran.
Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal negara saat ini tertekan akibat beban pengeluaran pemerintah yang melampaui pendapatan yang diterima.
ADVERTISEMENT
"Jadi kita melihat keadaan kita seperti ini. Kalau krisis ekonomi dihubungkan dengan fiskal, fiskal itu uang, anggaran kenapa itu jadi sumber masalah sekarang ini, negeri ini masalahnya sederhana, tidak rumit amat, yaitu pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Simple," ujar Jusuf Kalla saat berbicara di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, defisit tersebut berisiko semakin melebar apabila pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap alokasi anggaran yang dinilai tidak produktif secara langsung.
"Kalau dalam istilah ekonomi, negara ini defisit. Sekarang defisit itu bisa makin besar kalau pengeluarannya tidak direm, terutama pengeluaran yang tidak produktif secara langsung, kayak makan bergizi gratis, tapi itu kan sudah... Alhamdulillah pak presiden menyadari itu," tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menanggapi fenomena pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga melampaui level psikologisnya.
Jusuf Kalla menilai melemahnya rupiah dipicu oleh rendahnya kepercayaan publik yang menyebabkan masyarakat cenderung menyimpan aset dalam bentuk mata uang dolar AS.
"Makin banyak orang simpan dolar itu berarti nilai rupiah makin turun karena orang mau lepas rupiahnya, itu supply and demand. Permintaan dolar banyak, supply-nya kurang. Rupiah juga mengalami kesulitan, maka terjadi itu," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengambil langkah pengambilan keputusan yang cepat guna memitigasi krisis.
Prinsip "lebih cepat lebih baik" harus dikedepankan oleh pemerintah agar setiap permasalahan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis politik yang lebih besar.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia telah menunjukkan bagaimana gejolak ekonomi, seperti pada 1966 dan 1998, berpotensi memicu pergantian kepemimpinan nasional.
"Jadi pengalaman itu tentu banyak hal yang harus kita pelajari untuk mencegah krisis," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
