Repelita Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) akhirnya angkat bicara menanggapi surat seorang pelajar di Kudus, Jawa Tengah, yang justru meminta alokasi makan bergizi gratis (MBG) untuk dirinya dialihkan demi kesejahteraan para guru yang masih jauh dari kata layak.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai tindakan berani dari siswa tersebut merupakan sebuah tamparan keras dan telak yang dialamatkan langsung kepada pemerintahan saat ini.
ADVERTISEMENT
Menurut Ubaid, apa yang dilakukan pelajar asal SMK NU Miftahul Falah Kudus itu membuktikan adanya kepekaan luar biasa terhadap problematika pendidikan yang lebih mendesak, yakni nasib para pendidik yang terabaikan.
“Apa yang dilakukan pelajar di Kudus ini adalah tamparan keras bagi pemerintah,” tegas Ubaid saat dihubungi pada Jumat, 3 April 2026.
Dia melanjutkan dengan nada prihatin, bahwa seorang anak di bangku sekolah saja mampu melihat adanya kondisi darurat yang jauh lebih penting daripada sekadar program MBG, yaitu menyangkut kesejahteraan gurunya sendiri.
Lebih lanjut, Ubaid memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberanian dan empati yang ditunjukkan sang pelajar, karena dinilai telah memberikan pelajaran karakter yang sesungguhnya di tengah carut-marut kebijakan.
Ubaid juga menyoroti bagaimana kebijakan MBG selama ini dinilainya gagal menjawab persoalan mendasar yang terus membelit tenaga pendidik, terutama para guru honorer yang upahnya masih di bawah standar kelayakan.
Secara tidak langsung, sikap kritis dari seorang siswa ini sekaligus menjadi bukti pahit bahwa program prioritas pemerintah justru mengabaikan akar masalah dunia pendidikan itu sendiri.
Sebelumnya, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, siswa kelas XI SMK NU Miftahul Falah Kudus, mengirimkan surat berani kepada Presiden Prabowo Subianto dengan permintaan yang tidak biasa.
Dia dengan tegas menyatakan menolak menerima manfaat MBG untuk dirinya sendiri dan berharap anggaran yang dialokasikan untuknya bisa dipakai membantu para guru yang belum sejahtera.
“Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” ujar Rafif saat dikonfirmasi pada Kamis malam, 2 April 2026.
Rafif mengaku hatinya miris melihat langsung kondisi faktual para guru saat ini, terutama di sekolahnya sendiri yang tetap mengajar dengan penuh dedikasi tinggi meskipun kesejahteraan hidup mereka belum memadai.
Dia bahkan membuat perhitungan sederhana, nilai manfaat MBG yang akan diterimanya hingga lulus sekolah nanti mencapai sekitar Rp6,75 juta, yang diyakininya tidak akan berdampak besar bagi dirinya jika dibandingkan menjadi bentuk penghargaan berarti bagi para guru.
Hingga berita ini diturunkan, Tempo telah berupaya meminta tanggapan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, namun keduanya belum memberikan respons sedikit pun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
