Repelita [Jakarta] - Peringatan keras mengenai etika serta moralitas kepemimpinan publik diutarakan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Mantan kepala negara menekankan pentingnya menjaga kesantunan tata bahasa serta menghindari kesombongan saat memangku amanah pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Penegasan tersebut disampaikan guna mengingatkan para pemegang kekuasaan agar senantiasa menempatkan masyarakat sebagai pihak yang wajib dilayani.
Kedudukan serta kewenangan yang melekat pada seorang pejabat publik dinilainya tidak pernah bersifat permanen.
Oleh sebab itu, nilai-nilai keramahan serta kepedulian terhadap aspirasi warga negara harus menjadi pijakan utama dalam berinteraksi.
"Kekuasaan itu sifatnya sementara, jadi jangan sok pintar dan tidak boleh berkata kasar kepada rakyat yang mestinya dilayani," tegas Jokowi.
Penjelasan lebih lanjut menekankan bahwa tanggung jawab pokok jajaran aparatur negara adalah menghadirkan perlindungan serta pelayanan publik yang optimal.
Kualitas seorang pimpinan daerah maupun nasional diukur dari keteladanan sikap serta seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh warga.
Pendekatan kepemimpinan yang humanis dinilai jauh lebih efektif ketimbang mempertontonkan keangkuhan atau menggunakan bahasa yang merendahkan martabat masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
